Fraksi PKS Walk Out saat Paripurna Pengesahan APBD Kuningan 2023

Suasana saat sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. (Andri)

Ciremaitoday.com, Kuningan – Aksi walk out mewarnai sidang paripurna pengesahan APBD Kuningan 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Rabu (30/11/2022) jelang tengah malam kemarin. Meski diwarnai walk out, namun sidang paripurna tetap berlanjut hingga dilakukan pengesahan APBD 2023.

“Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia. Semoga Kuningan terhindar dari musibah dan bencana,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Etik Widiati saat menyampaikan pendapat fraksinya.

Pihaknya mengapresiasi, terhadap jajaran TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kuningan atas pembahasan RAPBD 2023 yang lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat lebih besar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan.

“Dengan berbagai pertimbangan khusus menolak untuk nomenklatur 5.2.01 terkait belanja modal tanah dengan pagu Rp 30 miliar. Fraksi PKS meminta untuk ditunda atau ditangguhkan maupun ditiadakan, hingga proses realisasi belanja modal tanah 2022 benar-benar clear and clean,” tandasnya.

Pihaknya berharap, agar anggaran itu justru dialihkan untuk kegiatan prioritas lain seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, pembangunan jalan-jalan kabupaten lain yang sudah rusak hingga penambahan anggaran Jamkesda dan yang lain.

“Maka dengan hormat, kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami tidak bisa melanjutkan rapat paripurna. Fraksi PKS mohon izin untuk meninggalkan ruang paripurna terhormat ini, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT,” ungkapnya.

Usai menyatakan pendapat, semua anggota Fraksi PKS langsung walk out dari ruangan sidang sebelum putusan pengesahan APBD 2023 dilakukan. Meski diwarnai pula penolakan soal alokasi anggaran senilai Rp 30 miliar untuk proyek jalan lingkar, namun fraksi lain tidak melakukan aksi walk out.

Tercatat beberapa fraksi lain yang menolak adanya nomenklatur pada APBD 2023 untuk belanja modal pembebasan lahan pada proyek Jalan Lingkar Timur-Selatan (JLTS) yaitu Demokrat, Golkar, dan PPP.(*)