Hadapi New Normal, Pemkab Kuningan Diminta Perhatikan Nasib Ponpes

Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih MSi saat menerima tamu dari pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. (Andri Yanto)

Ciremaitoday.com, Kuningan - Menghadapi pemberlakukan tatanan hidup normal baru (new normal), DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib pondok pesantren.

Jika new normal diberlakukan, maka seluruh ponpes di Kabupaten Kuningan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di tengah keterbatasan yang ada.

“Kami minta kepada pemerintah daerah agar penerapan new normal ini dipersiapkan secara matang. Termasuk persiapan di pondok pesantren yang di dalamnya dengan fasilitas dan keterbatasan yang ada,” kata Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih, Kamis (28/5/2020).

Pihaknya menekankan, agar pemda setempat dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi ponpes terkait persiapan menghadapi kebijakan new normal. Sebab banyak ponpes bakal kewalahan, jika fasilitas penunjang protokol kesehatan COVID-19 tidak tersedia di masing-masing pondok.

“Kita tahu bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kuningan sangat banyak, kurang lebih 250 ponpes yang dibawah koordinasi Nahdlatul Ulama dan yang sudah berizin operasional dari Kementerian Agama sudah mencapai 175 lebih ponpes. Nah ini perlu disentuh oleh pemerintah daerah dalam menghadapi new normal,” tandasnya.

Jika new normal diterapkan, lanjutnya, maka ponpes menyiapkan segala fasilitas penunjang untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Di sisi lain, fasilitas yang dimiliki ponpes selama ini masih banyak kekurangan.

“Semua Ponpes dengan keterbatasan yang ada saat menghadapi new normal ini, maka pengelola pondok harus menyediakan alat cuci tangan hingga masker bagi seluruh santrinya. Sebab dalam kebijakan new normal ini, cuci tangan harus menjadi budaya, harus selalu pakai masker, sudahkan pemda mempersiapkan hal itu khususnya bagi ponpes yang akan menghadapi new normal,” kata Ujang yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kuningan.

Ia menekankan, pemda harus betul-betul memperhatikan semua ponpes agar memiliki fasilitas penunjang, dalam rangka menghadapi new normal dengan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga ada anggaran khusus yang diperuntukan bagi ponpes, sebagai bentuk kesiapan saat menghadapi new normal khususnya di lingkungan pondok.

“Memang di ponpes ini luar biasa, banyak santri yang datang dari berbagai daerah, fasilitas juga tidak terlalu mumpuni, kemudian harus berhadapan dengan sebuah situasi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah agar pondok pesantren difasilitasi dalam rangka menghadapi kenormalan baru, dan siapkan sisi perekonomian ponpes dalam menghadapi new normal tersebut,” pungkasnya.