Kalender PKH Disebar, Bawaslu Panggil Pejabat Dinas Sosial

Bawaslu Kabupaten Kuningan memanggil pejabat Dinas Sosial dan Koordinator PKH Kabupaten ke kantor Bawaslu Kabupaten Kuningan, Rabu (3/4). Pemanggilan ini terkait penyebaran kalender program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Kuningan. (Andri)

ciremaitoday.com, Kuningan, - Bawaslu Kabupaten Kuningan memanggil pejabat Dinas Sosial dan Koordinator PKH Kabupaten ke kantor Bawaslu Kabupaten Kuningan, Rabu (3/4). Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan terkait penyebaran kalender program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Kuningan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Ondin Sutarman mengatakan pemanggilan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dan Koordinator PKH Kabupaten Kuningan ini untuk meminta penjelasan secara detail terkait penyebaran kalender PKH bergambar Jokowi.

“Sekarang kita baru mengumpulkan keterangan. Klarifikasi ini untuk mencegah, sehingga tidak ada pelanggaran,” ucapnya.

Koordinator PKH Kabupaten, Endi Suhendi menuturkan, kedatangan ke Bawaslu hanya sebatas klarifikasi terkait media sosialisasi program PKH.

“Katanya ada indikasi pengarahan ke salah satu paslon, padahal itu tidak ada. Itu program internal, itu medianya juga jelas tentang program PKH, didalamnya ada program PKH tahapan-tahapannya komplet di situ,” ujarnya.

Dia mengakui, memang pada kalender itu terdapat gambar Joko Widodo. Namun kapasitasnya sebagai Presiden RI bukan sebagai Paslon. “Itu memang ada gambar Presiden RI bukan calon, kita juga menjalankan tugas sebagai petugas di lapangan. Tidak ada indikasi untuk mengarahkan ke siapapun, kita mewanti-wanti untuk membagikan ini bagikan saja tidak ada pengarahan kemana-kemana ke salah satu paslon. Ini kebijakan pusat, surat tugasnya juga ada,” terangnya.

Dia menyebut, ada sekitar 45.778 kalender yang dibagikan sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Kabupaten Kuningan. Kalender ini diterima sejak 21 Maret lalu dan ditargetkan harus selesai pada 25 Maret 2019, dan kini sudah 91% tersebar di tingkat kabupaten.

“Karena ada pengaduan dibawah dikira itu kampanye mengarahkan ke salah satu paslon, silahkan buktikan. Karena saya sendiri secara tugas tidak boleh mengarahkan kemanapun calon, baik 01 atau 02 itu tidak ada,” tegasnya.

Pembagian kalender tersebut merupakan program internal Kementerian Sosial RI. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ada 45.778 kalender yang dibagikan sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Andri)

Sementara itu Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kuningan Yosep Yanuar didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Edi Supriadi juga mendatangi kantor Bawaslu Kuningan.

“Kita di sini klarifikasi tentang adanya kalender yang disebarkan dari Kementerian Sosial melalui anggota PKH. Jumlahnya kurang lebih 45 ribu yang memuat tentang program-program PKH,” terang Yosep.

Walaupun terdapat gambar Jokowi, Ia menilai, itu dalam kapasitas sebagai Presiden RI. Pembagian kalender juga dilakukan oleh anggota PKH, bukan dari Dinas Sosial.

“Kalau surat edaran dari kementerian ada, itu langsung dari pusat melalui pendamping PKH. Tapi memang murni kalender sih tentang program PKH,” pungkasnya. (*)

Penulis : Andri Yanto

Editor : Tomi Indra Priyanto