Legislator PKB Dorong Pemerintah Fasilitasi Tes PCR bagi Peserta Seleksi CPNS

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, H Yanuar Prihatin MSi. (Andri)

Ciremaitoday.com, Kuningan – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mendorong pemerintah untuk memfasilitasi peserta CPNS dan PPPK non guru dalam menjalani tes swab PCR maupun rapid antigen. Hal ini dinilai sebagai upaya membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Apabila biaya tes PCR maupun antigen ditanggung oleh pemerintah, maka dapat mengurangi beban masyarakat. Sebab biaya yang dikeluarkan untuk tes PCR terbilang tak sedikit.

“Ya memang beberapa kita mendengar ada keberatan dari masyarakat soal itu (tes PCR, red). Tapi ini kembali ke titik awal, jika suasana dan kondisi sekarang masih pandemi COVID-19,” kata Yanuar kepada awak media, Minggu (12/9/2021).

Oleh sebab itu, lanjutnya, penting pula dilakukan tes PCR maupun rapid antigen dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS. Walau begitu, perlu pula menemukan solusi bersama untuk mengatasi persoalan yang justru memberatkan masyarakat.

“Kita harus cari jalan bersama-sama, sekarang kalau ada kewajiban PCR atau antigen, ini prokesnya memang harus. Jangankan itu, sekarang kalau kita ada kegiatan kumpul saja harus antigen. Nah kalau di even lain seperti ujian CPNS itu antigen, tinggal pertanyaan itu siapa yang harus membayar, kan itu,” bebernya.

Dia hanya mempertanyakan, apakah negara sanggup untuk menanggung biaya tes PCR maupun rapid antigen. Bahkan jumlahnya tidak sedikit jika dihitung total kebutuhan CPNS di seluruh Indonesia.

“Kalau negara yang bayar, negara sanggup tidak untuk jumlah yang tidak sedikit. Jadi bukan saja Kuningan, ini nasional, kecuali pemda punya kebijakan lokal ya itu wewenang pemda. Namun kalau secara nasional, pemerintah sanggup tidak menanggung itu,” ucapnya.

Menurutnya, akan lebih bagus jika pemerintah pusat bisa menanggung biaya tersebut.

“Jadi pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk biaya PCR atau antigen. Vaksin saja bisa kok dibiayai negara, masa antigen tidak bisa. Mestinya bisa untuk memudahkan dan meringankan beban masyarakat, ya supaya masyarakat lebih mudah saja tidak menjadi terbebankan,” tandasnya.

Apabila pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan untuk memfasilitasi biaya tes PCR atau rapid antigen, ia berpendapat, setidaknya pemerintah daerah berinisiatif melakukan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tapi memang kemampuan keuangan daerah di masing-masing kabupaten dan kota tidak sama. Tapi akan jauh lebih bagus, pemerintah mencari jalan sebanyak mungkin untuk meringankan beban masyarakat di masa sekarang ini, itu penting,” tutupnya.(*)