Menteri PUPR Sebut Tarif Tol Cipularang Batal Naik karena Ridwan Kamil

Konten Media Partner
8 September 2020 16:20 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meresmikan groundbreaking pembangunan akses tol ke BIJB. (Juan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meresmikan groundbreaking pembangunan akses tol ke BIJB. (Juan)
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Cirebon - Pemerintah melalui PT Jasa Marga telah menunda rencana penyesuaian tarif tol Cipularang. Rencananya tarif tol akan disesuaikan khusus kendaraan golongan 1 dan 5 untuk mendukung logistik dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Kenaikan tarif di Tol Cipularang urung dilakukan, salah satunya karena ada usulan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menilai kebijakan kenaikan tarif apapun di saat kondisi ekonomi seperti sekarang menjadi cukup membebani masyarakat.
Usulan penundaan kenaikan tarif Tol Cipularang tersebut disampaikan Ridwan Kamil, juga atas dasar masukan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk staf ahlinya untuk urusan kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurut Basuki, saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian tarif tol.
"Sesuai Undang Undang seharusnya sudah ada penyesuaian tarif tol. Tapi ada beberapa yang saya tahan terus dalam kondisi seperti ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan akses tol ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Senin, (7/9/2020) kemarin.
ADVERTISEMENT
Ia menjelaskan, rencananya tarif tol kendaraan golongan 1 di Tol Cipularang semula Rp 39.500 dinaikkan menjadi Rp 42.500 dan kendaraan golongan 5 semula Rp 119.000 diturunkan menjadi Rp 103.500.
"Kita ingin mendukung biaya logistik," terangnya.
Namun, pihaknya melakukan penundaan penyesuaian tarif tol tersebut karena usulan dari Gubernur Jabar.
"Dalam kondisi yang sekarang Bapak Gubernur Jabar secara psikologi (kondisi masyarakat) mungkin kurang pas, jadi minta kepada kami untuk ditunda dan sudah disetujui untuk ditunda hingga waktu yang dianggap cocok," ujarnya.