Nelayan dan Nakhoda di Jawa Barat Mulai Terima Bansos DTKS

Konten Media Partner
6 November 2022 13:55
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi penerima bansos berupa BST. Foto: ANTARA/Didik Suhartono
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi penerima bansos berupa BST. Foto: ANTARA/Didik Suhartono
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Cimahi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar, menyalurkan bantuan sosial yang dikhususkan kepada nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda, mulai Jumat (4/11/2022) lalu.
ADVERTISEMENT
Bansos yang diberikan kepada nakhoda kapal, yakni dengan ukuran maksimal 5 Gross Ton (GT) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar, Dodo Suhendar, mengatakan, penyaluran bansos ini sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu,.
Setiap sasaran akan menerima total Rp 600.000 yang didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp400.000 akan dilakukan pada tanggal 4-13 November 2022, dan tahap kedua sebesar Rp 200.000 akan diberikan pada Desember 2022.
"Bansos akan didistribusikan pada sasaran oleh mitra penyalur bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jabar, dalam hal ini bank bjb," kata Dodo dalam keterangan yang diterima Ciremaitoday.com, Minggu (6/11/2022).
ADVERTISEMENT
Total penerima bansos ini sebanyak 23.632 sasaran tersebar di 16 kabupaten/kota yang sesuai dengan kriteria. Untuk Kabupaten Cirebon, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Cirebon penyaluran masih menunggu perbaikan data sasaran.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Dodo menjelaskan, untuk pendataan sasaran nelayan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara itu pendataan sasaran nakhoda bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.
Data setelah terverifikasi oleh instansi terkait, Dinas Sosial akan mencocokan data tersebut dengan DTKS yang kemudian diverifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sasaran penerima bantuan sosial akan diberi surat undangan dengan kode QR. Pada saat pencairan, sasaran membawa surat undangan dan KTP asli ke lokasi pencairan yang sudah ditentukan.
Jika sasaran tidak bisa menunjukkan KTP asli, mereka bisa membawa surat keterangan dari aparat setempat (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Disdukcapil).
ADVERTISEMENT
Bagi mereka yang tidak bisa hadir langsung, pencairan dapat dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan menyertakan surat kuasa bermaterai Rp 10.000, KTP asli sasaran dan yang diberi kuasa, juga KK asli.
Bagi sasaran yang sudah meninggal, pencairan dapat dilakukan oleh ahli waris yang tercantum dalam daftar ahli waris.
Untuk pengaduan terkait bantuan sosial nelayan ini, masyarakat dapat menghubungi PIC Humas Dinsos Jabar pada Instagram @dinsosjabar atau WhatsApp ke nomor 085157884874.***
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020