Konten Media Partner

Politisi Kuningan Minta Pemerintah Jamin Kebutuhan Warga Jika PPKM Diperpanjang

18 Juli 2021 15:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, H Udin Kusnedi SE MSi. (Andri)
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, H Udin Kusnedi SE MSi. (Andri)
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Kuningan – Adanya wacana PPKM Darurat yang bakal diperpanjang mendapat sorotan serius dari politisi partai di daerah. Bahkan jika PPKM Darurat terpaksa diperpanjang, maka pemerintah harus bisa melihat kondisi masyarakat untuk menjamin kebutuhan sehari-hari.
ADVERTISEMENT
“Sekarang kita mendengar ada wacana kalau PPKM Darurat diperpanjang. Padahal kalau kita melihat, baru seperti ini saja masyarakat sudah teriak-teriak, bagaimana kalau nanti diperpanjang,” kata Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Udin Kusnedi kepada awak media, Minggu (18/7/2021).
Dirinya juga merasa bingung, ketika ada kebijakan PPKM Darurat dengan membatasi jam operasional pelaku usaha pada pukul 14.00 WIB siang. Padahal banyak masyarakat yang tengah melakukan pekerjaan demi mencari nafkah.
“Apa ini juga tidak jadi bahan pemikiran, karena orang perlu makan, perlu bekerja, perlu cari uang,” tukasnya.
Oleh sebab itu, Ia menekankan, agar pihak pemerintah bisa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sebab tak sedikit, masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan harian.
“Tolong kita juga perhatikan kebutuhan masyarakat, yang mereka bekerja hari itu untuk makan hari itu juga. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa mencari nafkah, ini yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
Dirinya mendorong, pemerintah betul-betul mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebab tidak semua masyarakat itu berkemampuan cukup dari sisi ekonomi.
“Karena tidak mungkin kami bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kuningan, kami bukan pemerintah. Kami ini hanya wakil rakyat yang menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat bisa didengar oleh pemerintah yaitu eksekutif, kemudian bisa direalisasikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Sebab menurutnya, pemerintah adalah eksekutor sebagai pengguna anggaran. Karenanya harus ada bantuan yang tepat sasaran dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
“Disini pemerintah harus mempersiapkan apa yang akan terjadi. Yang jelas mereka perlu makan, perlu bekerja, mereka perlu bekerja untuk makan, hanya itu saja,” tandasnya.
Sekali lagi, Ia meminta, agar ada solusi yang tepat apabila kebijakan PPKM Darurat diperpanjang.
ADVERTISEMENT
“Jadi pemerintah harus dipikirkan dengan matang, apa yang akan diberikan dan dilakukan pemerintah terkait situasi dan kondisi, bukan hanya hari ini saja, tetapi efek kedepan seperti apa,” pintanya.
Walau disisi lain, Ia menyadari, apabila ada niat baik pemerintah dengan kebijakan itu untuk mengurangi mobilitas di masyarakat. Tentunya dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Kuningan.
“Sebab virus COVID-19 ini ada, kita hampir setiap hari mendengar di beberapa desa ada pengumuman warga meninggal dunia, entah itu karena kasus COVID-19 atau hal lain. Namun sekarang ini kita lebih sering mendengar orang meninggal dunia, ini yang harus kita sadari, jangan sampai kita seolah-olah tubuh kita kuat, imun kita kuat jadi seenaknya saja beraktivitas di luar rumah tanpa memperhatikan anjuran pemerintah dan protokol kesehatan,” pungkasnya.(*)
ADVERTISEMENT