Realisasi PAD 2019 Kuningan, Jabar, Tak Capai Target

Konten Media Partner
9 Juli 2020 11:27 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terkait laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA 2019. (Andri Yanto)
zoom-in-whitePerbesar
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terkait laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA 2019. (Andri Yanto)
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Kuningan - Besaran pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 tidak mencapai target. Hal ini terungkap, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terkait laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA 2019.
ADVERTISEMENT
Agenda rapat ini dilakukan secara online melalui teleconference dari masing-masing kantor kedinasan. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy di Gedung DPRD setempat, Rabu kemarin (8/7/2020).
Saat rapat, Bupati Kuningan Acep Purnama menyampaikan, jika pendapatan daerah yang direncanakan Rp 2,8 triliun hanya terealisasi Rp 2,7 triliun lebih atau 97,02%. Misalnya saja dari PAD direncanakan Rp 346,6 miliar hanya terealisasi Rp 301,4 miliar atau sekitar 86,94% saja.
“Kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan direncanakan Rp 1,786 triliun direalisasi Rp 1,740 triliun atau 97,44%. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp 698,887 miliar realisasi mencapai Rp 705,467 miliar atau mencapai 100,94%,” sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, khusus belanja daerah direncanakan Rp 2,3 triliun direalisasikan sebesar Rp 2,1 triliun atau 94,18%. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer atau bagi hasil ke desa dan transfer bantuan keuangan.
ADVERTISEMENT
Sementara Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy beranggapan, bahwa persoalan target itu sifatnya perencanaan. Walaupun tidak mencapai target, namun angkanya tidak terlalu banyak.
“Masalah target itu relatif, ada yang memenuhi, ada yang kurang tapi tidak terlalu banyak kan. Ya namanya juga target, target itu kan rencana,” tukasnya.
Terlepas dari hal itu, Ia justru mengapresiasi, jika pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun WTP itu bukan segalanya, tanpa ada kelemahan.
“Tujuan kita melakukan pembahasan di Badan Anggaran, ini kan untuk menguji tentang pertanggungjawaban APBD 2019. Tapi saya kira ini terlalu pagi untuk menilai hal itu, nanti lah akan kita bahas, kita juga baru memulai sekarang,” pungkasnya.