Fenomena Hari Buruh dan Dampaknya pada Elektabilitas Jokowi

Oleh: Furqan Jurdi*

Hari Buruh Internasional yang dirayakan di Indonesia pada 1 Mei 2018 menjadi bahan evaluasi pemerintahan Jokowi Dodo dan Jusuf Kalla menjelang Pilpres 2019. Sebab, gerakan Buruh itu sudah sangat massif dengan adanya Perpres 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perpres TKA menjadi bahan bagi buruh untuk memprotes pemerintah yang cenderung memprioritaskan tenaga kerja Asing daripada tenaga kerja lokal yang masih banyak menjadi pengangguran.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan Istana Merdeka memberikan tiga tuntutan bagi Pemerintah dalam hari buruh itu. Ketiga itu adalah pertama, menuntut pemerintah menurunkan harga beras dan bahan bakar minyak serta tarif listrik. Tujuannya, membangun ketahanan pangan dan energi; Kedua, menolak upah murah. KSPI meminta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut. Jadikan KHL (kebutuhan hidup layak) 84 item; ketiga adalah penolakan terhadap tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar asal Cina. KSPI menginginkan pencabutan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sekaligus meminta untuk dihapus outsourcing dan pilih presiden RI 2019 yang proburuh. Ketiga hal itu disebut sebagai tiga tuntutan buruh yang dinamakan Tritura Plus.

Tuntutan buruh bagi presiden, disertai dengan spanduk besar yang bertuliskan dukungan Kepada Prabowo Subianto, merupakan sebuah pernyataan sikap yang sangat menohok bagi presiden Jokowi Dodo. Pernyataan itu menjadi bagian penting tentang masihkan elektabilitas yang terus digembar-gemborkan dapat dinilai sebagai penentu akan kompetisi presiden 2019.

Saya kira jawabannya adalah, bahwa elektabilitas itu sudah tidak lagi menjadi kata yang penting. Mengutip Rocky Gerung, elektabilitas sudah menjadi kata yang tidak berguna lagi. Karena melihat banyaknya protes massa terhadap kebijakan presiden yang terus menerus dianggap sebagai kebijakan yang tidak memberikan kebaikan bagi tumpah darah Indonesia.

Bukan saja di Jakarta, mahasiswa dan pemuda, juga buruh diberbagai daerah melakukan protes keras terhadap kebijakan pemerintah, khususnya tentang meroketnya sembilan bahan pokok (Sembako) dan sulitnya lapangan kerja serta meningkatnya pengangguran diberbagai daerah. Yang lebih spesifik Protes Massa itu langsung tertuju pada Peraturan Presiden Tentang Tenaga Kerja Asing.

Ini menandakan bahwa apabila protes itu semakin massif dan gerakan protes yang tadinya hanya menginginkan perubahan bagi kebutuhan, sekarang sudah lebih jauh lagi melangkah, yaitu mereka melakukan protes dengan membawa misi baru, yaitu bahwa kekuasaan harus diganti.

Ini angin yang agak panas bagi Istana. Karena ini petanda bahwa elektabilitas yang dirilis oleh lembaga Survey setiap pekan itu sudah sangat tidak bisa diharap lagi. Karena gerakan real di lapangan membuktikan, mulai dari ekonom yang cerdas, mantan-mantan menteri pada kabinet pemerintahan, pelajar dan kaum intelektual hingga sampai ke petani, nelayan dan buruh sudah mulai resah dengan berbagai kebijakan penguasa.

Dalam kondisi yang demikian, maka kita bisa melihat secara kasat mata, bahwa presiden lagi dalam "kegalauan tingkat tinggi", mengingat banyaknya gerakan sosial yang terus mengumandangkan pergantian kekuasaan di tahun 2019.

Bukti bahwa elektabilitas semakin melemah adalah dengan tidak adanya perkembangan signifikan dari survey yang beredar di masyarakat tentang kekuatan petahana dalam bertarung. Elektabilitas dari hasil Survey itu kelihatan mangkrak meskipun presiden telah mengeluarkan "kartu kunci" dan "jurusnya yang paling sakti".

Dalam kondisi yang demikian kita bisa melihat bagaimana kondisi politik menjelang pilpres tahun 2019. Dan ini akan memberikan dampak bagi partai pendukung, karena dalam keadaan masyarakat sekarang dan mudahnya akses informasi memberikan tanda bahwa sebagian besar kekuatan politik diluar partai politik menginginkan ada presiden baru. Dan partai pendukung dipilpres juga ditentukan oleh figur yang dicalonkan, mengingat pemilu 2019 adalah pemilu serentak.

Namun presiden masih memiliki harapan untuk terus "mencari" simpati masyarakat. Karena sebagai penentu kebijakan, Presiden memiliki jurus untuk mengembalikan segala kepercayaan yang hilang itu tadi dengan kebijakan yang bisa menarik simpati masyarakat.

Apabila simpati tidak mampu lagi diharapkan, presiden memiliki langkah untuk mencari empati. Tidak harus mengulangi langkah seperti keluar masuk got, sepatu 150 ribu, baju dan celana dengan harga 150 ribu juga. Tidak harus mencari momen untuk menggaet empati atau simpati milenial, karena semua itu sudah tidak berguna lagi.

Kesederhanaan bukan lagi kunci kemenangan, tapi mencari empati dengan menampilkan citra baru sangat mungkin untuk meraih pemilih yang akan datang.

Awal 2014 saya pernah menjadi tenaga Surveyor keliling beberapa kabupaten dan saya mendapati Nama Jokowi Dodo menjadi nama yang paling banyak diminati oleh orang diperkampungan. Mereka hanya melihat ditelevisi. Sementara Prabowo makin banyak diminati oleh Orang perkotaan yang lebih moderen cara penilaiannya. Tapi diantara dua nama itu ada yang menarik yaitu Rhoma Irama, karena orang tua yang hidup ditahun 80an hinggan tahun 2014 sangat mengangumi Rhoma karena Lagunya, sedangkan jokowi karena blusukannya.

Tapi Rhoma Irama menetap, presiden tergerus. Penerimaan masyarakat terhadap Rhoma karena lagunya sangat luar biasa, tapi kepercayaan masyarakat terhadap kesederhanaan presiden Jokowi dan blusukannya semakin melemah. Dengan adanya aksi buruh dan tritura plusnya tersebut di atas, dan dengan banyaknya keluh kesah masyarakat maka kebanyakan dari pemilih presiden Jokowi di 2014 sudah mulai meninggalkannya. Ini sebuah fenomena tidak baik bagi petahana.

Lalu bagaimana mengembalikan citra itu? kita tunggu langkah Presiden Jokowi (***)

(Artikel Ini Sudah di Muat Pertama Kali Oleh RMOL.CO dengan Judul Yang Sama)

*Penulis Ketua Komunitas Pemuda Madani dan Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.