Menuju Musrenbangnas 2022: Bappenas-34 Gubernur Bahas Prioritas Pembangunan

Rapat Koordinasi Gubernur memetakan rencana proyek prioritas strategis di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan sinergis, didukung dengan komitmen tinggi dari pemerintah daerah.

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur 2022 di tiga tempat, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Foto: Humas Bappenas

Sejak 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menggelar Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), pertemuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan gubernur seluruh Indonesia. Rakorgub bertujuan untuk memastikan sinkronisasi program antara daerah dan pusat, menajamkan rencana proyek prioritas strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, hingga merumuskan tindak lanjut atas usulan pembangunan yang lebih terukur. Strategi ini dijalankan sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo terhadap kebijakan pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Di 2022, pelaksanaan Rakorgub dibagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, Rakorgub Wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan pada 17 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Kedua, Rakorgub Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada 21 Maret 2022 di Manado, Sulawesi Utara. Ketiga, Rakorgub Wilayah Sumatra–Nusa Tenggara Barat pada 23 Maret 2022 di Batam, Kepulauan Riau.

Dalam dialog bersama Kementerian PPN/Bappenas, 34 gubernur se-Indonesia beserta perangkat sekretaris daerah dan kepala Bappeda menghasilkan usulan prioritas Major Project RPJMN 2020-2024 untuk dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Major Project yang dipilih tentunya harus berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi kesiapan daerah dalam Major Project tahun sebelumnya, tidak lengkapnya readiness criteria menjadi faktor utama usulan prioritas daerah tidak dapat diakomodasi, di samping faktor anggaran terbatas, bukan kewenangan kementerian/lembaga, dan tidak tercantum dalam rencana kerja kementerian/lembaga. Sebanyak 164 dari total 371 usulan prioritas daerah 2021 sudah diakomodasi dalam RKP 2022, termasuk rencana kerja kementerian/lembaga hingga proyek dengan sumber dana lainnya seperti dana alokasi khusus dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain memastikan sinkronisasi program, replikasi best practices dan optimalisasi belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah melalui peningkatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa serta pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal juga menjadi fokus pembahasan.

Sebagai rangkaian kegiatan menuju Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022, Rakorgub memetakan rencana proyek prioritas strategis di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan sinergis, didukung dengan komitmen tinggi dari pemerintah daerah. Melalui Rakorgub, Kementerian PPN/Bappenas dapat mengetahui skala prioritas dari berbagai usulan proyek prioritas untuk dibahas pada forum perencanaan pembangunan tahap selanjutnya, yaitu Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), dan acara puncak, yakni Musrenbangnas 2022.