Akademik, Elite, dan Industri: Sejarah Fungsi Perguruan Tinggi dari Masa ke Masa

Jalan Pancasila, Universitas Gadjah Mada (Sumber: dokumen pribadi)

Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan tinggi bagi pelajar yang ingin melanjutkan studi setelah SMA/SMK atau sederajat. Biasanya, seorang pelajar memilih melanjutkan studi di jenjang tinggi bukan untuk mempelajari ilmunya saja. Ada motivasi lain yang dapat dianggap memberikan insentif lebih besar untuk melanjutkan studi di jenjang tinggi, seperti keinginan untuk bekerja di industri tertentu atau keinginan untuk masuk dalam pemerintahan.

Motivasi ini muncul karena beberapa industri membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang hanya bisa didapat dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai contoh, industri mesin membutuhkan lulusan fakultas teknik atau industri kesehatan membutuhkan lulusan fakultas kedokteran dan keperawatan. Hal yang sama juga berlaku bagi pemerintahan.

Pemerintah membutuhkan pegawai dengan keahlian khusus untuk mengelola berbagai bidang pemerintahan. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan membutuhkan lulusan fakultas ekonomi dan bisnis, Kementerian Hukum membutuhkan lulusan fakultas hukum, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perguruan tinggi tidak hanya bersifat akademik. Dalam sejarah, perguruan tinggi mendapatkan tambahan fungsi sampingan seiring berjalannya waktu.

Ketika Perguruan Tinggi Masih Murni untuk Fungsi Akademik

Sebelum adanya istilah “universitas” dan institusi “perguruan tinggi” dalam konteks modern, beberapa peradaban sudah memiliki pendidikan tinggi yang dapat dibilang setara dengan universitas di zaman sekarang. Pendidikan tinggi pada awalnya hanya memiliki satu fungsi, yaitu tempat mencari ilmu. Contohnya dapat dilihat dalam sejarah Akademi Plato dan Mahawihara Nalanda.

Akademi Plato, yang bernama asli Akademia, berdiri di Athena, Yunani Kuno pada tahun 387 Sebelum Masehi (SM). Berdasarkan artikel mengenai sejarah singkat Akademi Plato yang ditulis oleh David Fideler (2021) untuk organisasi Plato’s Academy Centre yang berjudul "David Fideler: A Short History of Plato’s Academy", filsuf Yunani Kuno, Plato, mendirikan Akademia untuk mengajari murid-muridnya cara berpikir (filsafat) dengan dialektika dan penyelidikan kooperatif.

Menurut Plato, filsafat dapat membuat orang memahami keindahan, kebenaran, dan kebajikan. Plato berharap bahwa suatu saat ketika murid-muridnya menjadi negarawan, mereka dapat mengelola pemerintahan dengan baik menggunakan pemikiran ilmu yang mereka pelajari dari filsafat, yang nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Akademia akhirnya tutup pada tahun 86 SM ketika Athena dikuasai oleh Romawi.

Mahawihara Nalanda berdiri di Nalanda, India (Kemaharajaan Gupta kala itu) pada tahun 427 Masehi (M) dan merupakan universitas residensial pertama dalam sejarah. Menurut sebuah artikel BBC oleh Sugato Mukherjee (2023) yang berjudul “Nalanda: The university that changed the world”, Mahawihara Nalanda mengajarkan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan ilmu agama Buddha.

Universitas ini merupakan pusat pendidikan Buddha Mahayana dunia pada masanya dan pernah memiliki 10.000 pelajar dari mancanegara. Selain menarik pelajar dari mancanegara, Mahawihara Nalanda juga mengirim sejumlah akademisinya ke Tiongkok, Korea, Jepang, Sri Lanka, dan Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Buddha dan ilmu filsafat di Asia (Mukherjee, 2023). Mahawihara Nalanda tutup pada akhir abad ke-12 M ketika daerah Nalanda dikuasai oleh Dinasti Ghuriyah, tetapi buka kembali sebagai universitas modern pada tahun 2010 dengan nama “Universitas Nalanda”.

Ketika Perguruan Tinggi Menjadi Prasarana untuk Kepentingan Politik Kaum Elite

Walaupun perguruan tinggi memang tempat untuk mencari ilmu, Gavan Butler (2007) dalam artikelnya yang berjudul “Higher Education: Its Evolution and Present Trend” menulis bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi lain sebagai prasarana bagi kaum elite untuk mempertahankan kekuasaannya dan menciptakan kaum elite baru. Noam Yuchtman (2025) dalam artikelnya yang berjudul “Universities and the Contested Creation of the Elite” menyatakan bahwa institusi pendidikan di seluruh dunia selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai pusat penting dalam pembentukan kaum elite, memainkan peran dalam seleksi individu elite, membentuk modal manusia kaum elite, serta mentransmisikan ideologi kaum elite yang berkuasa. Contoh ketika perguruan tinggi digunakan untuk kepentingan politik kaum elite dapat dilihat dari sejarah perguruan-perguruan tinggi di Inggris, Prancis, dan Jepang.

Universitas Oxford dan Universitas Cambridge di Inggris, yang keduanya merupakan bagian dari universitas terbaik di dunia, awalnya bersifat kegerejaan dan berperan besar dalam dukungan propaganda pada saat Perang Seratus Tahun (1337-1453) antara Inggris dan Prancis (Butler, 2007). Pada akhir abad ke-19, Universitas Cambridge dan Universitas Oxford mulai berubah untuk mengajar dengan model “pendidikan liberal” yang bertujuan untuk mempersiapkan para pemuda dalam mengelola pemerintahan di koloni-koloni Inggris atau membentuk elite politik dan administratif yang mampu mengelola Kekaisaran Inggris (Wittrock, 1993, dalam Butler, 2007).

Pasca-Revolusi Prancis pada tahun 1794, pemerintahan revolusioner Prancis mendirikan Grandes Écoles (sekolah besar), perguruan tinggi yang bertujuan untuk melatih rakyat Prancis dalam melanjutkan revolusi. Pendirian Grandes Écoles juga digunakan oleh pemimpin Prancis masa itu, Napoleon Bonaparte, untuk menyusun ulang struktur hierarkis institusi akademik di Prancis dengan prinsip indoktrinasi agar sistem pendidikan tersusun dan sesuai dengan kepentingan negara. Struktur institusi akademik ciptaan Napoleon tetap digunakan oleh rezim penerusnya hingga akhirnya diubah ketika didirikannya Republik Prancis Ketiga pada tahun 1870 (Butler, 2007).

Pada awal era Meiji, yaitu akhir abad ke-19, pemerintah Jepang mulai menggunakan pendidikan, terutama perguruan tinggi untuk mempropagandakan masyarakat dan membina kaum elite. Pada masa ini, kaum elite diminta oleh pemerintah Jepang untuk merahasiakan ilmu pengetahuan non-teknis dari masyarakat. Selain itu, pemerintah Jepang juga meminta para akademisi untuk membina kaum elite.

Akademisi yang tidak mengikuti permintaan pemerintah diberikan hukuman individu yang berat, sehingga para akademisi tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan pemerintah (Butler, 2007). Tindakan ini menyebabkan naiknya ideologi fasisme di Jepang, yang nantinya dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk mendapat dukungan rakyat untuk berperang dan memperluas wilayah Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Ketika Perguruan Tinggi Mulai Mengikuti Permintaan Industri dan Pasar

Dimulainya Revolusi Industri Pertama pada pertengahan abad ke-18 menyebabkan perubahan besar pada ekonomi industri. Metode produksi baru dengan menggunakan mesin uap industri menyebabkan penurunan harga operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Selain itu, pabrik-pabrik yang dulunya harus dibangun di tepi sungai untuk mendapat tenaga dari arus sungai sekarang dapat dibangun di mana pun karena sudah dapat ditenagai oleh mesin uap industri.

Dengan meningkatnya jumlah pabrik yang dibangun, permintaan terhadap produk hasil tambang seperti besi sebagai bahan baku mesin dan batu bara sebagai bahan bakar mesin uap juga meningkat. Akibatnya, jumlah pertambangan juga meningkat untuk memenuhi permintaan tersebut. Peningkatan jumlah pabrik dan pertambangan pun menyebabkan kenaikan permintaan terhadap tenaga kerja.

Selain ekonomi industri, Revolusi Industri Pertama juga membawa perubahan besar pada pendidikan, terutama perguruan tinggi. Selain tenaga kerja fisik untuk memproduksi barang dan menambang, peningkatan jumlah pabrik dan tambang juga meningkatkan permintaan terhadap tenaga terdidik.

Contoh tenaga kerja terdidik ini adalah insinyur teknik untuk membuat mesin industri, insinyur pertambangan untuk membuka tambang baru, manajer untuk mengelola pabrik dan tambang, ahli keuangan untuk mengelola keuangan perusahaan, pengacara untuk mengurusi permasalahan legal perusahaan seperti hak tanah, dokter untuk menjaga kesehatan pekerja-pekerja fisik pabrik dan tambang, dan lain-lain.

Berbagai macam permintaan terhadap tenaga kerja yang berbeda-beda ini membentuk apa yang disebut sebagai pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, perguruan-perguruan tinggi diminta untuk menghasilkan lebih banyak lulusan yang memiliki keahlian yang dibutuhkan pasar. Dalam artikel yang berjudul “The Neoliberal Transformation of Universities: A Critical Assessment of Academic Capitalism, Academic Autonomy and the Production of Scientific Knowledge” oleh Ebru Eren (2025), hal ini disebut sebagai marketisasi universitas, yaitu transformasi institusi pendidikan tinggi menjadi entitas yang berorientasi pasar. Marketisasi perguruan tinggi tidak berhenti setelah masa Revolusi Industri Pertama (1760-1840), melainkan terus berlanjut pada periode-periode berikutnya.

Dalam artikel UPCEA (University Professional and Continuing Education Association) oleh Ray Schroeder (2024) yang berjudul “Higher Education and the Four Industrial Revolutions”, perguruan tinggi di Amerika Serikat sebelum Revolusi Industri Pertama lebih mengutamakan pembentukan individu-individu terdidik yang akan menjadi menteri dan pemimpin sipil.

Setelah Revolusi Industri Pertama, tujuan perguruan tinggi diperluas untuk menghasilkan individu-individu terdidik yang akan memimpin industri dan bisnis. Jurusan-jurusan baru seperti teknik dan manajemen bisnis untuk program sarjana dan pascasarjana muncul untuk pertama kalinya di Amerika Serikat (Schroeder, 2024).

Hal yang serupa juga terjadi di Inggris. Pada akhir abad ke-19, mulai bermunculan sejumlah universitas sipil di kota-kota Inggris yang juga disebut sebagai “universitas bata merah” yang bertujuan untuk membekali para pemuda dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam bisnis lokal (Trow, 1993, dalam Butler, 2007).

Pada akhir Perang Dunia Kedua, perguruan tinggi mulai mengalami perkembangan besar. Pendidikan tinggi diperluas dan aksesibilitas ke pendidikan tinggi mulai dipermudah sehingga kurang bergantung pada pendapatan ataupun kelas sosial. Hal ini dilakukan karena dibutuhkan pekerja-pekerja yang mampu menggunakan berbagai macam inovasi industri, yang nantinya akan mendorong ekspansi industri pascaperang di seluruh dunia (Butler, 2007).

Kesimpulan

Perguruan tinggi memang merupakan institusi akademik, tetapi fungsinya tidak hanya akademik. Dalam sejarah dan seiring berjalannya waktu, perguruan tinggi mendapatkan fungsi tambahan, yaitu menjadi prasarana bagi kaum elite untuk kepentingan politik mereka hingga menjadi produsen tenaga kerja bagi industri dan pasar. Meski begitu, fungsi asli perguruan tinggi sebagai institusi akademik tetap merupakan fungsi yang paling utama, dengan fungsi-fungsi tambahan yang disebutkan sebelumnya sebagai fungsi sampingan.