Djarot-Sihar Berkomitmen Kejar Ketertinggalan Sumut Melalui Pembangunan Infrastruktur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara 2018 di Santika Premiere Dyandra Hotel, yang berakhir Kamis (12/4/2018).

Kehadiran mereka dalam Musrembang itu terkait dengan adanya estafet kepemimpinan di Sumut. Selain itu juga dalam rangka untuk mewujudkan Sumut yang mandiri, makmur, dan berkeadilan.

Musrenbang adalah tahapan dari satu kegiatan penyusunan APBD Sumut untuk tahun depan. Musrenbang ini dilaksanakan setahun sebelum tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga momentum ini sangat tepat untuk digaungkan.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, persoalan yang dihadapi di Sumut, yakni, ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata. Hal itu tampak dan dirasakan antara wilayah Pantai Timur dengan Pantai Barat.

Menanggapi masalah itu, pasangan DJOSS mengaku telah memikirkan jalan keluarnya. Mereka berkomitmen untuk lebih meratakan pembangunan di Sumut.

Salah satu caranya adalah dengan menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu sangat penting untuk mengejar ketertinggalan daerah guna mengatasi isolasi daerah tersebut.

Pasangan Djarot-Sihar ingin agar pembangunan ke depannya, disusun untuk berorintasi pada mengatasi kesenjangan antar wilayah itu.

Untuk itu, ke depan pembangunan infrastruktur itu akan menjadi langkahnutana pemerintah provinsi Sumut bila dipimpin oleh Djarot dan Sihar. Tujuannya adalah untuk membuka seluruh potensi ekonomi di wilayah itu.

Fokus utamanya pada persoalan infrastruktur di kab/kota yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Infrastruktur ini yang jadi otot pergerakan ekonomi dan turut menggerakkan bidang lainnya.

Dengan rencana itu, diharapkan kesejahteraan bisa lebih meningkat. Serta rasa keadilan bisa ditumbuhkan karena kehadiran pemerintah yang dirasakan oleh rakyat.

Melihat masalah itu, maka sangat penting bila kita harus mendukung langkah di atas. Program kerakyatan yang baik, membutuhkan dukungan yang penuh dari rakyat agar bisa terwujud.