Fitnah dan Informasi Hoax, Ciri Oposisi Tak Mampu Bersaing dengan Sehat

Mendekati Pemilu yang tinggal setahun lagi, penyebaran fitnah semakin merajalela di media sosial. Diseminasi informasi sesat itu diyakini untuk tujuan yang sangat politis.

Misalnya, baru-baru ini beredar kabar bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan usulan ke pemerintah agar seluruh pesantren di Indonesia ditutup.

Kabar burung tersebut tersebar luas di media sosial dibarengi dengan gambar Megawati yang terlihat sedang memimpin rapat. Umumnya penyebarnya adalah warganet yang berseberangan dengan pemerintahan sekarang.

Bisa dipastikan bahwa informasi di atas adalah fitnah belaka. Isu mengenai usulan penutupan pesantren adalah informasi hoax yang menyesatkan.

Pasalnya, Megawati sendiri tidak pernah menyatakan hal tersebut. Juga tak ada jejak digital yang menyebutkan demikian.

Bisa jadi itu merupakan fitnah yang sengaja dibuat untuk menimbulkan konflik SARA di tengah masyarakat. Juga untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap Megawati dan PDIP.

Dengan demikian, pembuat dan para penyebar informasi hoax itu bisa dipastikan dengan sengaja melakukan penyebaran ujaran kebencian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan.

Tak hanya itu, mereka juga secara obyektif telah melanggar UU ITE karena memberikan informasi yang menyesatkan di jagat dunia maya. Untuk itu, aparat keamanan harusnya segera menangkap para pelakunya.

Penggunaan fitnah dengan sentimen isu SARA terhadap parpol tertentu adalah cara berpolitik yang tidak sehat. Itu sekaligus menunjukkan kualitas yang rendah dari oposisi.

Itu juga menjadi indikasi bahwa mereka tidak mau dan mampu bersaing dengan sehat, saling adu gagasan dan program kerja dalam kontestasi politik.

Untuk itu, guna menanggulangi bahaya fitnah yang lebih besar, kita sebagai masyarakat yang cerdas harusnya lebih selektif dalam memilih dan memilah informasi. Kita perlu tingkatkan kewaspadaan diri agar tidak mudah diadudomba dengan isu yang beredar di media sosial.