Gatot Nurmantyo Bolehkan Politisasi Agama di Rumah Ibadah, Ada Ambisi Apa?

Konten dari Pengguna
5 Mei 2018 21:34 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Ibu Indonesia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Gatot Nurmantyo Bolehkan Politisasi Agama di Rumah Ibadah, Ada Ambisi Apa?
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dewasa ini, para ulama dan tokoh Islam sepakat untuk menghindari upaya politisasi agama, terutama di rumah-rumah ibadah.
ADVERTISEMENT
Manifestasi dari penolakan politisasi tersebut adalah larangan adanya pembicaraan politik dalam acara keagamaan di Masjid atau rumah ibadah lainnya.
Menanggapi itu, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo justru tidak setuju larangan berbicara politik di Masjid.
Gatot mengaku sangat sakit bila umat Islam dilarang berbicara politik di Masjid. Dia bahkan berani menuduh pihak yang menyatakan larangan politisasi agama itu sebagai kelompok yang tak tahu Islam.
Padahal, larangan berbicara politik di rumah ibadah ini adalah upaya mencegah politik pecah belah berbasis sentimen keagamaan di Indonesia.
Para ulama dan tokoh Islam yang berpandangan seperti itu memperhatikan dampak buruk dari adanya politisasi agama, seperti kasus di Yaman dan Suriah.
ADVERTISEMENT
Namun, melalui pernyataannya di media massa, Gatot justru seolah mendukung praktek politik praktis di rumah ibadah.
Hal itu sebenarnya sangat bertentangan dengan fungsi masjid sebagai sarana kegiatan keagamaan yang menyebarkan kedamaian, kebaikan, dan toleransi bagi kemaslahatan umat.
Harus ditegaskan bahwa masjid bukan sebagai sarana untuk mengejar kepentingan politik praktis.
Pernyataan Gatot tersebut bernilai lain sebagai pembenaran terhadap ambisi politiknya. Hal itu juga sebagai justifikasi terhadap pola dan strategi politiknya yang memanfaatkan kelompok Islam.
Di samping itu, pernyataan Gatot itu juga dapat diartikan sebagai dukungan terhadap pencapaian kepentingan politisnya. Meskipun hal itu bisa berujung pada polarisasi dan adu domba masyarakat.
Mereka yang mementingkan kepentingan individu dibandingkan kepentingan masyarakat luas, bukanlah seorang pemimpin yang nasionalis dan kerakyatan.
ADVERTISEMENT
Bila seperti itu, maka tak bisa dibantah lagi, sebenarnya mereka hanya melihat keuntungan pribadi saja.