Pahlawan dan Bukan Pahlawan: Memberi, Mengambil, atau Diambil Dagingnya

Luffy yang tidak mau jadi pahlawan

"Pahlawan? Aku tidak mau jadi pahlawan," kata si kapten bajak laut bertopi jerami, Monkey D. Luffy. "Pahlawan itu orang yang berbagi dagingnya dengan orang lain. Aku mau makan dagingku sendiri!" Kalimat itu, yang meluncur dari mulut karakter fiksi, mungkin terdengar egois, konyol, dan kekanak-kanakan. Namun di republik ini, di tengah ramainya perdebatan tentang siapa yang pantas dan tidak pantas dihormati, kejujuran Luffy terasa lebih menyegarkan, mungkin lebih jernih, daripada pidato pejabat di Hari Pahlawan.

Luffy, dalam kenaifannya, justru menangkap esensi dari kepahlawanan: soal "daging" dan pengorbanan. Seorang pahlawan adalah ia yang merelakan "daging" miliknya, haknya, kenyamanannya, posisinya, bahkan nyawanya, untuk dibagikan, untuk dikurbankan demi orang lain.

Persoalannya, sejarah kita, atau lebih tepatnya cara kita mengelola sejarah, seringkali bingung membedakan mana pahlawan yang memberi daging, dan mana sosok yang mengambil daging orang lain namun kemudian kita dipaksa menyebutnya sebagai pahlawan. Kebingungan sejarah yang disengaja ini kembali mencapai puncaknya baru-baru ini. Negara secara resmi mengusulkan dua nama disandingkan sekaligus sebagai Pahlawan Nasional: Soeharto dan Marsinah. Sebuah usulan yang mengharuskan sang korban disandingkan, disetarakan, dan diharmoniskan dengan representasi puncak dari sistem yang melahirkannya sebagai korban.

Harus diakui bahwa kita mungkin membutuhkan pahlawan sebagai pegangan moral dan inspirasi. Namun di sisi lain, kita juga perlu skeptis terhadap sosok-sosok yang disodorkan sebagai pahlawan kepada kita. Pahlawan, pada akhirnya, adalah sebuah konstruksi naratif. Ia adalah cerita yang disepakati untuk dikisahkan dengan cara tertentu.

Masalahnya, di Indonesia, "pahlawan" seringkali bukanlah kata sifat yang menggambarkan sebuah laku heroisme. Ia telah direduksi menjadi kata benda yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Presiden. Kepahlawanan bukanlah sebuah pengakuan yang tumbuh secara organik dari bawah, dari ingatan kolektif rakyat yang menderita, berjuang, dan mengenang. Kepahlawanan adalah sebuah gelar yang diberikan dari atas sebagai sebuah stempel administratif.

Kita ambil contoh pengukuhan para jenderal yang gugur pada tahun 1965 sebagai Pahlawan Revolusi adalah fondasi naratif, batu penjuru, yang dipakai Soeharto untuk membangun seluruh legitimasi rezimnya. Negara, dalam hal ini Orde Baru, adalah pabrik pahlawan. Ia yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang layak dikenang dan bagaimana cara mengenangnya.

Berdasarkan logika "pahlawan versi negara" tersebut, usulan untuk menjadikan Soeharto pahlawan menjadi sangat masuk akal bagi para pendukungnya. Soeharto adalah representasi puncak dari "pahlawan" yang didefinisikan oleh negara Orde Baru. Ia adalah Bapak Pembangunan, arsitek stabilitas, sosok yang memberi kita "daging" berupa swasembada beras, pertumbuhan ekonomi dua digit, dan sekolah-sekolah Inpres.

Bagi para pemujanya, ia adalah pahlawan yang membagikan daging pembangunan, persis seperti definisi pahlawan versi Luffy, tentu dengan catatan kaki soal siapa yang membayar dan menyediakan daging itu. Soeharto adalah pahlawan yang diresmikan, yang kepahlawanannya diukur dari “pembangunan”.

Marsinah adalah kebalikannya. Ia adalah antitesis sempurna dari Soeharto. Jika kepahlawanan Soeharto diukur dari kemegahan infrastruktur yang ia bangun, kepahlawanan Marsinah diukur dari kedalaman luka dan keberaniannya melawan sistem yang menindas. Marsinah mungkin tidak membangun apa-apa. Ia justru dirusak oleh sebuah sistem pembangunan yang di dalamnya para buruh sepertinya dianggap sebagai sekrup mesin yang boleh dikorbankan demi "kepentingan nasional" yang abstrak itu.

Marsinah menjadi pahlawan bukan karena negara. Kepahlawanannya tidak membutuhkan SK Presiden. Kepahlawanannya terukir dalam ingatan kolektif gerakan buruh, dalam nyanyian-nyanyian protes, dan dalam rasa ngeri kita akan apa yang bisa dilakukan kekuasaan terhadap tubuh seorang perempuan muda yang berani bersuara.

Di sinilah kita berhadapan dengan apa yang disebut sebagai "memperebutkan masa lalu" (contesting the past). Marsinah adalah simbol dari memori perlawanan, ingatan kolektif tentang penderitaan dan kekejaman yang coba dihapus, atau setidaknya dinetralkan, oleh narasi besar "keberhasilan pembangunan" Orde Baru. Marsinah adalah pahlawan yang lahir dari rahim perjuangan kelas pekerja, sementara Soeharto adalah patron dari sistem yang menghendaki kelas pekerja untuk diam, patuh, dan menerima upah murah demi stabilitas investasi.

Lalu, bagaimana mungkin kita bisa meletakkan keduanya di panggung yang sama? Mari kita kembali ke analogi "daging" milik Luffy. Soeharto, bagi para pendukungnya, adalah "pahlawan" yang membagikan daging pembangunan. Namun, ia membagikan daging itu setelah terlebih dahulu mengambilnya dari piring orang lain, termasuk dari piring Marsinah dan kawan-kawannya.

Marsinah, di sisi lain, adalah sosok yang "daging"-nya (haknya, suaranya, kebebasannya, dan pada akhirnya, nyawanya) diambil secara paksa oleh sistem tersebut. Usulan untuk menjadikan keduanya pahlawan secara bersamaan adalah sebuah upaya untuk mengatakan bahwa si pemakan daging dan si yang dimakan dagingnya adalah sama-sama pahlawan.

Usulan tersebut, yang mencoba menyatukan "keduanya", justru melukai rasa keadilan para korban dan kita sebagai sesama manusia. Ini adalah politik jalan tengah yang kebablasan, yang mencoba menyenangkan semua orang namun akhirnya justru mengiris hati nurani. Menempatkan Soeharto dan Marsinah dalam satu bingkai kepahlawanan bukan hanya tindakan ahistoris. Itu juga adalah upaya untuk menetralkan racun masa lalu dengan cara mencampurkannya ke dalam sirup manis "persatuan bangsa", seolah-olah kita semua bisa melupakan rasa sakitnya begitu saja.

Mungkin, pada akhirnya, Luffy benar. Seperti juga yang dinyanyikan Tina Turner, kita mungkin tidak butuh pahlawan (versi negara) lagi. Gelar itu sudah terlalu diobral, terlalu politis, terlalu banyak dinegosiasikan di ruang-ruang lobi. Marsinah tidak memerlukan gelar dari negara yang aparaturnya (pada masa itu) terlibat dalam penghilangan nyawanya. Kepahlawanannya sudah terukir dalam ingatan para buruh dan aktivis. Sebaliknya, Soeharto pun, bagi para pendukung setianya, tidak memerlukan gelar itu. Warisannya, baik atau buruk, sudah tertanam begitu dalam di fondasi republik ini.

Saat ini yang kita butuhkan bukanlah menambah jumlah patung atau memperpanjang daftar nama pahlawan di buku pelajaran sejarah. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melihat sejarah secara jujur, sepahit apa pun itu. Kita harus berhenti terobsesi dengan gelar dan kemasan, dan mulai fokus pada keadilan, terutama bagi mereka yang "daging"-nya telah dimakan atas nama stabilitas dan pembangunan.