Berita Tentang Karawang Berdarah Hoax , Ini Fakta Sebenarnya

Sebulan terakhir netizen dan para anggota whatsapp group diresahkan dengan postingan dan gambar hoax tentang bentrokan antar petani dan aparat di Karawang bahkan muncul hasutan dan ajakan untuk membagikan postingan tersebut dengan judul ”Karawang Berdarah”. Ada yang menggambarkan bahwa kejadian ini karena kesalahan pemerintahan Jokowi.

Kabar tersebut langsung diklarifikasi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus memastikan bahwa kabar tersebut bohong atau hoax. Kapolres Karawang AKBP Ade Ary Syam Indradi meminta agar masyarakat bersikap dewasa dalam menyikapi setiap kabar yang beredar. Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak menyebarluaskan informasi bohong atau tidak benar.

Fakta sebenarnya kejadian di Karawang tersebut bermula saat eksekusi tanah seluas 350 Ha di tiga desa dalam Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada bulan Juni 2014 dimana saat itu sedang dilaksanakan Pilpes dengan Jokowi dan Prabowo menjadi Capres. Bentrok berlangsung di tiga titik lantaran massa menyebar di area lahan yang akan dieksekusi.

Permasalahan ini bermula dari sengketa tanah antara warga pemilik tanah di Telukjambe, Karawang dengan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Hingga saat ini kasus tersebut belum juga tuntas dan para petani yang merasa kehilangan hak atas tanahnya masih melakukan demonstrasi berupa Aksi Kubur diri di depan Istana Negara pada 25 April 2017.

Pecahnya konflik agraria antara petani dengan pihak perusahaan yang dianggap merangsek lahan garapan pada Oktober 2016 pun menjadi puncaknya. Belasan warga ditahan sementara ratusan lainnya memilih mencari suaka ke Jakarta untuk menyelamatkan diri karena takut diburu oleh aparat.

Titik terang sempat ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang setelah mereka mengungsi sebulan lamanya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Namun sejak kepulangan mereka ke Karawang pada 14 November 2016 lalu, tetap tak ada kejelasan terkait lahan garapan dan nasib mereka hingga akhirnya para petani ini memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada 16 Maret 2017 lalu.

Ada tiga desa yang dinyatakan petani mengalami konflik melawan perusahaan, yakni Margakaya, Wanajaya, dan Margamulya. Ada 600 sampai 800 orang petani di situ yang merasakan intimidasi.

Peliknya permasalahan agraria ini makin menjadi ketika lahan sengketa PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) tersebut diambil alih oleh PT. Pertiwi Lestari anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Kondisi terakhir atas konflik agraria ini adalah Tim Komisi II DPR bersama BPN, Kemenhut dan Perhutani, Wakil Bupati Karawang menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pertiwi Lestari sehingga ditetapkan status quo.

Dalam posisi itu, siapapun tak boleh merasa memiliki tanah tersebut, siapapun tak boleh menggunakan alat negara untuk mengusir rakyat dari lokasi itu. Demikian diutarakan Ketua Tim Kunspek Komisi II Sareh Wiyono dan anggota Tim Arteria Dahlan, Senin, 17 April 2017 di Karawang.

Solusi untuk permasalahan warga Teluk Jambe Karawang ini justru telah mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi, yang menerima perwakilan mereka saat berdemo di Istana Negara 3 Mei 2017 dan telah dibuatkan solusinya berupa penyiapan lahan di sekitar lokasi tempat mereka semula hidup dan bercocok tanam.

"Alokasi lahan dan luasnya sedang disiapkan Menteri LHK dan Menteri ATR/BPN," kata Teten pada hari Minggu (7 Mei 2017). Luas lahannya sedang dipastikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Teten yakin petani Telukjambe bisa menerima solusi yang ditawarkan Jokowi. "Ya memang mereka minta itu," jelas Teten.

Postingan "Karawang Berdarah" yang viral di Whatsapp Group dan media sosial terutama facebook adalah hoax dan hasutan yang tidak berdasar fakta karena Pemerintah telah membuat solusi atas segala permasalahan di Teluk Jambe, Karawang