Jokowi Anti HTI, Bukan Anti Islam

Dampak dari dibubarkannya organisasi HTI karena mengusung agenda Khilafah di Indonesia menjadikan pemerintahan Jokowi mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Banyak yang menyebutkan bahwa pemerintah Jokowi anti-Islam. Bahkan kemudian sampai ada yang menilai bahwa Jokowi adalah musuh umat Islam.

Hal demikian tentu tidak tepat. Jika kita kaji secara mendalam, dengan menegakkan aturan yang tegas melalui Perppu Ormas, Pemerintah Jokowi jelas tidak anti terhadap umat Islam. Pemerintahan Jokowi juga tidak menghapuskan hak-hak umat Islam di Indonesia.

Presiden Jokowi tidak menolak umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Namun, dalam pelaksanaan ajaran tersebut tentunya harus sesuai dengan semangat Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam hak ini soal penegakan pemerintahan Islam (Khilafah), seperti yang didengungkan oleh HTI jelas melanggar aturan karena disinyalir dapat memecah belah sistem NKRI. Hal tersebut karena Indonesia merupakan rumah bersama dari berbagai agama, suku, dan bangsa, tidak hanya umat Islam saja.

Dalam umat Islam sendiri, terkait topik khilafah tidak semuanya memiliki penafsiran yang sama. Nahdhatul Ulama misalnya, mereka menolak tegas konsep ini. Menurut mereka, penegakan khilafah merupakan ranah politik. Di Alqur'an dan Hadits Nabi sendiri tidak disebutkan secara eksplisit terkait pemerintahan Islam. Dengan demikian, konsep khilafah merupakan hasil dari penafsiran ulama. Bagi NU sendiri, wujud NKRI saat ini merupakan hasil kesepakatan bangsa yang itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Oleh karena itu, belum tentu semua umat Islam setuju terhadap proyek pemerintahan Islam (khilafah) tersebut. Biasanya hanya kelompok-kelompok Islam yang berusaha memaksakan kehendaknya yang ingin itu diwujudkan. Dalam Islam, wujud pemerintahan memang tak disebutkan secara eksplisit, dan itu merupakan ranah debat dan penafsiran. Tetapi setiap pemerintahan diwajibkan memenuhi nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan musyawarah.

Setiap umat Islam wajib mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan disamping juga mengikuti sisten pemerintahan yang sudah sah dan sesuai dengan kesepakatan bangsa Indonesia saat ini.