Sesat Pikir ala Ferdinand Terkait Patung Kelenteng

Diresmikannya patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen, di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur, pada 17 Juli 2019 lalu menuai komentar dari warganet. Patung yang diresmikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan ini memiliki ketinggian 30 meter dan diklaim sebagai patung terbesar se-Asia Tenggara.

Tak terkecuali munculnya komentar negatif dari warganet, salah satunya datang dari seorang yang mengaku mantan relawan Jokowi bernama Ferdinand Hutahean.

Dalam komentarnya Ferdinand memandang bahwa rezim Jokowi sesat pikir karena telah mengijinkan berdirinya Patung Dewa Perang Cina di Tuban yang besarnya melebihi patung Jenderal Sudirman. Selain itu, ia juga mengaitkan pembangunan patung dengan invasi modal dan tenaga kerja Cina. Menurutnya Jokowi sudah gila karena mengijinkan tenaga kerja Cina bekerja di Indonesia.

Berdasar argumen tersebut, bila kita periksa secara seksama justru pendapat Ferdinad yang mengarah sesat pikir. Berdirinya patung Dewa Perang Cina Kwan Sing Tee Koen berlokasi di kawasan Klenteng Kwan Sing Bio, Tuban. Patung tersebut dibangun oleh komunitas Tionghoa di Tuban sebagai bagian dari sarana beribadah mereka. Pembangunan patung tersebut tak ada kaitannya dengan isu invasi modal atau tenaga kerja Cina.

Opini yang dibangun oleh Ferdinand Hutahean merupakan upaya diskriminatif terhadap etnis tertentu. Ia tak melihat bahwa Indonesia beragam, termasuk di dalamnya adalah etnis Tionghoa yang beragama Konghucu.

Sebenarnya tak ada masalah dengan ketinggian patung Dewa Perang Cina tersebut yang melebihi patung Jenderal Sudirman. Selain tak ada aturan hukumnya, juga masih banyak patung di Indonesia yang melebihi ketinggian patung Jenderal Sudirman, misalnya patung Bunda Maria di Semarang atau patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Ketinggian patung tak ada kaitannya dengan rasa nasionalisme atau tendensi tertentu.

Justru dengan hadirnya patung Dewa Perang Cina di Klenteng Kwan Sing Bio ini dapat menjadi ikon wisata kota Tuban dengan sejarah sebagai kota pelabuhan yang menjadi tempat singgah para pedagang dari mancanegara, termasuk dari Cina. Hal tersebut tentu akan berdampak positif kepada peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Kemudian terkait isu invasi tenaga kerja Cina, justru opini Ferdinand terlihat semakin tidak mendasar. Merujuk pada pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie, sepanjang 2016 jumlah tenaga asing yang mengajukan ijin tinggal sebanyak 160.865. Dari total tersebut warga negara asing yang berasal dari Cina sebanyak 31.030. Jadi opini yang menyatakan bahwa warga negara Cina ekspansi besar-besaran ke Indonesia hingga mencapai 10 juta orang merupakan sebuah kebohongan.

Sedangkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja. Menurut data BPS, rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja. Dengan data tersebut terlihat bahwa tak ada invasi tenaga kerja asing dari Cina pada masa pemerintahan Jokowi.

Hadirnya tenaga kerja asing itu sendiri biasanya digunakan sebagai tenaga kerja ahli pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Umumnya tenaga kerja tersebut bukanlah pekerja kasar, melainkan mereka yang memiliki skill tertentu. Dan tak ada kaitannya dengan persaingan tenaga kerja warga Indonesia sendiri.

Sampai disini dapat kita tarik bahwa Opini Ferdinand merupakan tipikal analisa yang dangkal tanpa didasari oleh data. Ia tak lebih sebagai upaya penggiringan opini negatif pada pemerintahan Jokowi. Ferdinand juga menunjukan bentuk oposan yang tidak sehat. Oposisi yang sehat justru membangun kritik berdasarkan data untuk kemajuan bersama, bukan ungkapan kebencian yang membabi buta.

Ferdinand sendiri juga ternyata bukan relawan Jokowi pada Pilpres 2014. Ia orang yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari relawan Bara JP, tapi tak pernah menjadi anggotanya. Bahkan berdasarkan jejak digitalnya, Ferdinand terbukti menjadi pendukung Prabowo yang menjadi lawan Jokowi dalam Pilpres 2014.