DK PBB Jatuhkan Sanksi Baru untuk Korut, Incar Tekstil dan Minyak

Voting resolusi Dewan Keamanan PBB. (Foto: AP Photo/Bebeto Matthews)

Dewan Keamanan PBB secara mufakat menyepakati sanksi baru terhadap Korea Utara terkait program nuklir dan rudal balistik yang terus berlanjut. Dalam sanksi baru ini, DK PBB mengincar industri tekstil dan impor minyak mentah Korut.

Diberitakan Reuters, sanksi yang dijatuhkan pada Senin (11/9), adalah sanksi kesembilan yang dijatuhkan DK PBB untuk Korut sejak tahun 2006. Sanksi kali ini lebih ringan ketimbang permintaan Amerika Serikat sebelumnya.

Setelah melalui negosiasi, akhirnya AS menyetujui sanksi hanya terhadap tekstil dan minyak mentah Korut dan menanggalkan beberapa tuntutan. Hal ini dilakukan AS demi mendapatkan dukungan dari para sekutu Korut, seperti Rusia dan China.

"Kami tidak bahagia dengan sanksi yang diperkuat hari ini. Kami tidak ingin berperang. Tapi jika Korut setuju menghentikan program nuklirnya, maka mereka bisa merengkuh masa depan. Jika tetap di jalur berbahaya ini, kami akan terus menekan," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam sidang Dewan Keamanan.

Sanksi ini dijatuhkan setelah beberapa waktu lalu Korut menembakkan rudal melintasi Jepang. Korut juga telah berhasil mengembangkan bom hidrogen, peledak yang lebih dahsyat dari bom atom yang dijatuhkan AS di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. Uji bom hidrogen Korut terdeteksi sebagai gempa bumi oleh Survei Geologi AS (USGS).

Kim Jong Un dan senjata nuklir Korea Utara (Foto: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA)/Reuters)

Pemerintah Kim Jong Un telah memperingatkan PBB untuk tidak melancarkan sanksi, jika tidak maka "dunia akan melihat bagaimana Korut menjinakkan para mafia Amerika."

Dengan sanksi baru ini, Korut dilarang mengekspor tekstil, industri terbesar kedua mereka setelah batu bara dan mineral lainnya pada 2016 yang bernilai hingga 752 juta dolar AS. Hampir 80 persen industri tekstil Korut dijual ke China.

Sanksi juga mengatur larangan penjualan gas alam cair dan padat yang bisa mencapai 2 juta barel per tahun dalam bentuk produk-produk bahan bakar jadi di Korut. Negara-negara juga dilarang mengekspor minyak mentah ke Korut dengan jumlah tertentu. China yang paling merugi dalam hal ini, karena mereka adalah penyuplai minyak mentah terbesar Korut.

Korut mengimpor 4 juta barel minyak mentah dan 4,5 juta barel produk bahan bakar jadi setiap tahunnya. China khawatir sanksi baru ini bisa menciptakan ketidakstabilan di Korut.

Haley beralasan sanksi baru Korut ini dijatuhkan untuk menekan kemampuan Korut dalam membiayai dan mengisi bahan bakar program-program senjata yang terlarang. Sanksi ini sejalan dengan janji Presiden Donald Trump yang tidak akan membiarkan Korut memiliki rudal nuklir yang mampu menyerang AS.

"Resolusi ini juga menghentikan rezim (Korut) memeras uang 93 ribu rakyat Korea Utara yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja dan dikenakan pajak tinggi. Sanksi ini akan membuat rezim kehilangan 500 juta dolar AS pemasukan tahunan," tegas Haley.