Hamas dan Fatah Mulai Akur, Israel yang Meradang

PM Israel Benjamin Netanyahu saat rapat kabinet (Foto: Ronen Zvulun/reuters)

Partai Hamas dan Fatah di Palestina menyatakan rekonsiliasi demi perdamaian negara. Ini kabar gembira bagi upaya perdamaian di Palestina, pasalnya dua partai itu telah lama bertikai dan masing-masing menguasai dua wilayah berbeda di Tepi Barat dan Gaza. Tapi rekonsiliasi disangsikan oleh Israel yang justru meradang.

Juru runding Hamas dan Fatah dalam negosiasi di Kairo, Mesir, pada Kamis (12/10) menandatangani perjanjian rekonsiliasi. Dengan perjanjian ini, Hamas sepakat memberi ruang bagi pemerintah Fatah untuk memerintah di Tepi Barat dan Gaza.

Di antara kesepakatan itu juga dibukanya perbatasan Rafah untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diblokade Israel. Kebebasan perdagangan dan pergerakan 1,8 juta warga Gaza juga akan terjamin dengan dibukanya perbatasan ini.

Israel menanggapi dingin kesepakatan damai antara Fatah dan Hamas tersebut. Dalam pernyataannya, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan setiap kesepakatan harus sesuai dengan "perjanjian internasional", termasuk perlucutan senjata Hamas di Gaza.

Berbicara melalui Twitter, Netanyahu menentang persatuan Hamas dan Fatah. Alasannya, Hamas adalah organisasi militan yang bisa merusak perdamaian di kawasan.

"Tidak ada yang paling diinginkan oleh Israel selain perdamaian dengan seluruh tetangga. Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas membuat perdamaian semakin sulit diraih," kata Netanyahu, dikutip dari The Independent.

"Rekonsiliasi dengan pembunuh massal adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Katakan iya untuk perdamaian dan tidak untuk bersatu dengan Hamas," lanjut Netanyahu lagi.

Sebulan sebelumnya Hamas telah membubarkan pemerintahan di Gaza untuk membuka pintu bagi pemerintah Fatah. Dengan cara ini Hamas menunjukkan itikad baik perdamaian dan rekonsiliasi Palestina.