Permainan Catur Jokowi ??

Denny Charter
Direktur Eksekutif IndexPolitica
Konten dari Pengguna
2 April 2017 22:44 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Denny Charter tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Permainan Catur Jokowi ??
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Politik itu dinamis seperti halnya permainan catur. Masih ingat dengan Kasus Papa Minta Saham? Kasus ini mencuat pada bulan November 2015 dimana pada saat itu pemerintahan Jokowi-JK baru berumur satu tahun. Kritik terhadap pemerintah bermunculan apalagi media ramai membicarakan 'Nothing Special' di 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Saat itu pun KMP (Koalisi Merah Putih) yakni koalisi oposisi masih cukup solid di Parlemen sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Kasus Papa Minta Saham dimulai dari laporan Menteri ESDM saat itu Sudirman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena diduga Novanto mencatut nama Presiden untuk perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia. Kasus ini dibuka dengan adanya rekaman pembicaraan antara Novanto, Sudirman Said, Pihak Freeport, dan Petral. Puncaknya Setya Novanto mengundurkan diri sebagai ketua DPR RI. Kita tidak usah membahas panjang kali lebar dari kasusnya tapi yang terlihat dampak dari kasus ini adalah merapatnya Golkar yang dikemudian dipimpin oleh Setya Novanto dan partai partai oposisi lainnya ke pemerintah plus bonus dibubarkannya Petral. Dua hasil dicapai dari kasus ini yakni bubarnya jaringan Mafia Migas dan melemahnya KMP.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya coba lihat bagaimana apiknya permainan saat pilkada DKI putaran pertama. Pada saat hampir semua lembaga survei mengumumkan Agus-Silvy memimpin, Antasari mantan Ketua KPK dibebaskan yang disambung dengan cerita memberikan testimoni kepada SBY sehingga munculah kasus 'Lebaran Kuda'. Benar saja, efeknya Agus-Silvi harus rela tereliminasi diputaran pertama Pilkada DKI 2017.
Demikian juga dengan Kasus e-KTP yang mendadak kembali mencuat kepermukaan setelah sekian lama tersimpan di KPK. Kasus korupsi uang negara trilliunan rupiah yang melibatkan sebagian besar anggota DPR RI dan eks-pejabat di era Presiden SBY. Jika dilihat dari penerima uang korupsi e-KTP tersebut maka hampir semua partai yang ada di Parlemen menerima aliran dana dalam jumlah besar. Walau proses penyidikan kasus e-KTP ini sedang berjalan tapi sepertinya hal ini sekaligus adalah 'warning' agar partai-partai tersebut jangan coba 'bermain api' menjelang 2019. Pemain catur yang handal tentu tahu kapan harus memainkan pion, kuda, atau pun perdana menteri untuk menyelesaikan misinya. (dch)
ADVERTISEMENT