Pencarian populer
USER STORY
19 Mei 2018 0:38 WIB
2
3

Pilah-pilih Sang Ketua Wadah Pegawai KPK (Putaran II)

KPK. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Enam orang kandidat teratas calon ketua Wadah Pegawai KPK 2018-2020 sudah diumumkan pada Rabu (16/5).

Mereka adalah

1. Yadyn (Direktorat Penuntutan) dengan 273 suara

2. Yudi Purnomo (Direktorat Penyidikan) dengan 202 suara

3. Harun Al Rasyid (Direktorat Penyelidikan) dengan 178 suara

4. Guntur Kusmeiyano (Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat) dengan 138 suara

5. Farid Andhika (Direktorat Penelitian dan Pengembangan) dengan 71 suara

6. Deny Irawan (Unit Koordinasi Supervisi Penindakan) dengan 69 suara

Dengan total pemilih 1.082 orang, artinya ada 151 suara yang memilih calon lain dan masih ada sekitar 515 orang pegawai KPK yang belum memberikan suara pada putaran I dari total jumlah pegawai KPK yang kira-kira 1.597 orang.

Keenam orang itu hanya punya dua hari untuk mendulang suara demi mengubah posisi capaian suara, entah mencari donor suara dari calon lain di luar enam besar atau mengajak para pegawai yang belum memberikan suara.

Dari dua hari tersebut, diisi dengan penambahan atribut kampanye masing-masing kandidat --entah poster atau selebaran baik yang dipasang di sudut-sudut gedung KPK maupun yang disebar di whatsapp grup (WAG)-- ataupun melalui debat terbuka yang mempertemukan keenam pria yang seluruhnya sudah malang-melintang di dunia organisasi.

Debat kandidat enam calon ketua WP KPK tersebut diselenggarakan pada Jumat (18/5) pukul 15.30 WIB pada bulan Ramadhan, hari baik dan bulan baik menurut masyarakat Muslim, hari baik dan minggu yang baik juga bagi para pegawai karena hanya berselang 30 menit dari waktu pulang pada bulan puasa.

Sehingga hanya sekitar 70 orang pegawai yang menonton debat terbuka kandidat ketua WP KPK yang benar-benar dilangsungkan di ruang terbuka yaitu teras lantai 3 gedung Merah Putih KPK yang saat itu penuh hembusan angin.

Secara berurut, kandidat dengan suara terbesar nomor 1-3 duduk di satu meja sedangkan kandidat dengan perolehan suara nomor 4-6 di meja sampingnya. Keenamnya berhadapan dengan para pegawai KPK yang menonton sekaligus lima orang panelis.

Babak pertama debat diawali dengan penyampaian ulang visi dan misi masing-masing kandidat selama 2 menit. Secara padat mereka menyampaikan kalimat-kalimat meyakinkan, mulai dari KPK Emas 2020 dan pengusutan kasus penyerangan Novel Baswedan; menghadirkan ekosistem KPK yang nyaman dan sejahtera bagi para pegawai KPK; mendorong pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai tetap (PT) KPK; menjadikan KPK sebagai rumah bersama; menegosiasikan kebijakan SDM yang dinilai membuat kasta antar-pegawai; hingga menjanjikan fasilitasi umroh untuk para pegawai.

Namun babak yang seru tentu adalah tanya jawab dengan para panelis, yang sebagian besar adalah pegawai lama di KPK bahwa pendiri awal WP maupun penasihat WP yang adalah mantan ketua WP periode sebelumnya.

Panelis pertama menanyakan mengenai bagaimana peran WP sebagai pimpinan ke-6 KPK dalam lembaga tersebut. Jawaban para kandidat antara lain akan menjaga komunikasi dengan pimpinan; menjaga nilai-nilai yang dimiliki KPK; mendorong agar WP dapat memberikan aspirasi mengenai syarat-syarat pimpinan kepada panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK; menjaga kualitas SDM KPK; mencegah intervensi dalam pengusutan kasus di KPK; melakukan jemput bola bagi tokoh-tokoh yang dinilai layak memimpin KPK pada masa pemilihan pimpinan nantinya hingga memunculkan ide "shuttle cock diplomacy" yaitu merespon sikap pimpinan sesuai dengan perilaku pimpinan.

Bila pimpinan bersikap persuasif maka WP pun persuasif, sebaliknya bila tidak berjalan di relnya maka WP akan melakukan "smash". Mungkin kandidat ini suka olahraga bulu tangkis.

Panelis kedua menanyakan mengenai cetak biru pembenahan manajemen SDM KPK yang menurutnya belum ada sehingga menimbulkan kelas-kelas di dalam KPK. Dalam menjawab pertanyaan itu, seluruh kandidat kompak menjawab setuju adanya cetak biru yang punya visi jangka panjang dan hanya dapat dikerjakan dengan duduk bersama pimpinan KPK.

Terlihat kurang panas, panelis ketiga mulai menyinggung sejumlah implementasi nyata penegakan aturan untuk pegawai KPK yang terbukti melanggar aturan internal. Di sinilah mulai tampak sejumlah variasi jawaban, ada yang menjawab standarisasi penegakan etik dan meminta WP berperan lebih besar dalam pemeriksaan pegawai yang dianggap melanggar aturan; ada juga yang mendorong paparan "do and don't" yang jelas mengenai aturan internal KPK sehingga para pegawai paham penuh mana yang boleh dan tidak boleh; ada yang mengaku bahwa aturan internal seperti deret hitung yang sulit mengejar modus kebandelan pegawai KPK yang seperti deret ukur; ada yang mengeluhkan aturan KPK sangat ketat untuk pegawai tetap namun kompromistis untuk pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD); kandidat lain menegaskan agar hasil pemeriksaan internal harus segera dieksekusi; hingga ada kandidat yang membanggakan dirinya bahwa ia yang "menyuruh" pimpinan KPK menerapkan aturan tertentu kepada pegawai yang dianggap tidak disiplin.

Panelis keempat lalu meminta pendapat para kandidat bagaimana cara KPK bersikap bijaksana dengan lembaga lain namun tidak meninggalkan profesionalisme dan independensi.

Menjawab pertanyaan ini para kandidat mengaku bahwa KPK tidak dapat berdiri sendiri untuk memberantas korupsi tanpa bantuan lembaga lain, maka jangan semua lembaga "ditempeleng" lalu saat KPK "ketiban" masalah KPK buru-buru minta tolong ke lembaga lain sehingga perlu ada perencanaan yang matang dan konsisten mengenai hubungan KPK dengan lembaga lain.

Namun menurut salah satu kandidat, menjadi ketua WP harus siap tidak populer karena tidak bisa bersahabat dengan organisasi yang mendukung kejahatan; bahkan ada kandidat yang bertekad agar Wadah Pegawai KPK dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, tidak kalah dengan anak SD yang bertemu dengan Presiden di istana.

Panelis kelima yang tampak tidak puas dengan jawaban-jawaban para kandidat mulai mempertanyakan mengenai keinginan keenam orang tersebut memperjuangkan kesejahteraan pegawai karena bila pegawai sudah sejahtera maka akan sulit untuk berjuang demi hal yang remeh-temeh.

Dengan percaya diri, para kandidat pun menjawab bahwa mereka akan terus berjuang. Ada yang menyebut "selemah-lemahnya perlawanan adalah perlawanan", apalagi pegawai-pegawai KPK dinilai sebagai "the chosen people" yang bukan ikan mati sehingga ikut arus.

Meski begitu, perlawanan bukan hanya dengan cara keras tapi bisa dengan cara lain misalnya dengan membuat katalog jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Bahkan bila pimpinan KPK benar-benar terbukti melakukan kesalahan maka ia tidak ragu untuk menyatakan langsung.

Seorang kandidat sempat menyinggung kandidat lain yang ia anggap di belakang pimpinan berani bicara tapi saat bertatap muka diam seribu bahasa. Pernyataan itu tentu dibalas dengan kandidat yang merasa diserang agar jangan menyerang secara personal.

Babak ketiga diisi dengan pertanyaan bebas dari para penonton debat secara langsung menanyakan kepada kandidat mengenai cara menjaga independensi ketua WP, nasib Novel Baswedan dan sejumlah kebijakan SDM lain. Dengan jawaban yang sedikit terburu-buru karena sudah memasukin "injury time" berbuka puasa, para kandidat menjawab tiga pertanyaan itu.

Namun muncul pertanyaan penulis, apakah segala cita-cita dan buah pikiran para kandidat itu didengarkan oleh pimpinan KPK?

Salah seorang komisioner KPK, Laode M Syarif yang penulis temui mengaku tidak memikirkan siapa ketua WP terpilih nantinya.

"Kemarin sebelum Novel (Baswedan) ada Faisal (Jabar) kami OK, jadi siapapun (ketua WP), baik-baik saja, masih banyak hal yang harus saya pikirkan (selain siapa ketua WP selanjutnya)," kata Syarif Jumat (18/5) setelah menghabiskan es buahnya.

Syarif bahkan mengaku tidak memberikan suara dalam putaran pertama, karena menurutnya bila ia memilih maka akan menunjukkan preferensi tertentu terhadap salah satu dari mereka. Ia juga tidak tahu bagaimana cara memberikan suara dalam pemilihan ketua WP yang proses pemilihan tahap 2 akan berlangsung pada 21-22 Mei 2018 ini.

Saat ditunjukkan sejumlah program kerja (proker) para kandidat, Syarif hanya berkomentar "ooh begini", seolah baru melihat proker-proker tersebut. Tak dapat disangkal, ia tampak "selow" dan tidak ambil pusing siapa calon ketua organisasi yang disebut-sebut pimpinan ke-6 di KPK tersebut.

Yah setiap pegawai (bahkan pimpinan) KPK tentu punya preferensi maupun antusiasme masing-masing terhadap WP KPK. Namanya juga wadah, bisa jadi tempat menyimpan dan menaruh; bisa menaruh aspirasi, kekesalan, hingga perlawanan atas ketidakadilan, tapi bisa juga untuk menyimpan "curiculum vitae" dan pengalaman berorganisasi. Semua punya hak di negara demokrasi tercinta, Republik Indonesia.

Enam kandidat calon ketua WP KPK

Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.36