Tak Benar Ada E-KTP Ganda dan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Sejak kasus korupsi berjamaah e-KTP dibongkar oleh aparat keamanan, maka perkara tersebut kerap dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang lawan politiknya.

Seperti menjelang Pemilu saat ini, isu penggandaan e-KTP sering digunakan oleh pihak oposisi untuk menyerang pemerintah.

Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menimbulkan ketakutan dan kecurigaan masyarakat sehingga memiliki citra yang negatif kepada pemerintahan yang sah.

Seperti baru-baru ini beredar video yang menunjukkan kepalsuan dan penggandaan e-KTP. Mereka yang membuat video berusaha mengarang narasi bahwa e-KTP bisa digandakan, sehingga satu orang bisa memiliki beberapa kartu itu.

Namun sayangnya, video itu tidak disertai dengan bukti yang valid. Dan, tampak sangat jelas bila video itu ditujukan guna menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Padahal pemeriksaan terhadap dugaan penggandaan e-KTP tersebut harusnya dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah. Bukan berdasarkan foto atau rekaman semata.

Karena hal tersebut dapat dicurangi lagi. Misalnya foto dalam e-KTP diedit sehingga terasa bahwa beberapa kartu memiliki foto yang sama. Hal itu mengesankan seakan e-KTP telah digandakan sehingga terlihat satu orang memiliki beberapa KTP.

Oleh karena itu, kita jangan sampai mudah terbawa provokasi seperti itu. Isu penggandaan e-KTP yang dikaitkan dengan upaya politik adalah cara politik kotor dengan modal fitnah dan ujaran kebencian.

Sebelumnya, beredarnya isu penggandaan e-KTP karena adanga kabar tercecernya ribuan e-KTP di Bogor.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah mengklarifikasi terkait tercecernya e-KTP di Bogor itu. Pihak kepolisian juga sama.

Mereka sama-sama menjelaskan bahwa insiden tercecernya KTP itu merupakan kesalahan pihak ekspedisi. Bukan karena penggandaan sebagaimana yang dituduhkan selama ini.

Kita seyogyanya mulai kritis dan waspada atas isu provokatif seperti di atas. Karena bisa dipastikan bila isu seperti di atas merupakan upaya penyudutan yang tidak berdasarkan bukti yang nyata.

Itu hanyalah berdasarkan kepentingan pihak oposisi untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Itulah kepentingan dasar mereka para oposisi.