Dubes AS Kritik Program Swasembada Jokowi

Presiden Jokowi di acara Munaslub Partai Hanura (Foto: Fanny Kusumawardhani)

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan mengkritisi kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Menurutnya, untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah tidak harus melakukan swasembada pangan dan membatasi impor strategis.

"Kami juga memahami keinginan Indonesia untuk menciptakan ketahanan pangan. Namun ketahanan pangan tidak berarti selalu swasembada," ujar Donovan di acara US-Indonesia Investment Initiative 2017 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (2/11).

Donovan mengatakan, dukungan produksi pertanian setempat dapat dilakukan berdampingan dengan impor. Hal ini guna mencapai persediaan pangan domestik secara stabil dan pasti.

"Saya percaya Anda semua setuju, kalau kita tidak ingin hubungan dagang pertanian kita yang saling menguntungkan ini terkena dampak negatif kebijakan proteksionis dari hasil pemikiran jangka pendek, yang hanya akan mengganggu pasar dan menaikkan harga ke konsumen," jelasnya.

Kesibukan petani di sawah. (Foto: Muhammad Naufal/kumparan)

Dia menjelaskan, perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS di sektor pertanian pada 2016 mencapai Rp 10,6 triliun. Produk ekspor unggulan Indonesia ke AS berupa produk budi daya perikanan, kelapa sawit, karet, cokelat, kopi, dan rempah-rempah. Sementara produk ekspor unggulan AS ke Indonesia adalah kedelai, kapas, gandum, buah-buahan, daging ternak, dan produk susu.

"Perdagangan ini turut menyokong sektor padat karya dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan mendukung keamanan pangan bagi warga negara kita. Menghambat perdagangan yang sehat ini dengan membatasi impor seperti yang Indonesia lakukan saat ini bukanlah hal yang tepat," kata Donovan.

Sebagai informasi, pada tahun 2014, saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Program Jokowi ini berbeda dari program ketahanan pangan di era Soeharto. Dalam konsep ketahanan pangan, seluruh kebutuhan makanan masyarakat Indonesia harus terpenuhi, tak peduli dari mana sumbernya.

Target Jokowi lebih jauh dari itu. Kedaulatan pangan berarti memenuhi kebutuhan pangan dari produksi negeri sendiri. Dengan kata lain, tak ada impor beras, jagung, gula, kedelai, atau bahkan daging.