Luhut: Dalam 2 Tahun ke Depan Indonesia Terbebas dari Impor Garam

Menko Bid. Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pemerintah menargetkan untuk pengelolaan produksi garam di Nusantara Tenggara Timur (NTT) yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sebagai sentra produksi garam. Namun, masih ada kendala pembebasan lahan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masalah pembebasan lahan ditargetkan rampung tahun ini. Sehingga di tahun 2019 Indonesia bisa melakukan swasembada garam.

"(pembebasan) Lahan harus selesai tahun ini. Dan saya minta Sofyan Djalil (Menteri ATR) sudah oke. Jangan ada yang pesimistis (tidak bisa swasembada garam). Yang membuat keputusan kan kita saja, kok bisa pesimistis. Tanah, tanah negara, saya enggak ngerti di mana pesimistisnya," kata Luhut dalam acara Afternoon Tea di Kantornya, di Kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Luhut menjelaskan, adapun alasan permasalahan garam yang selama ini tidak pernah selesai disebabkan karena tidak ada aturan yang cukup jelas. Saat ini, menurut Luhut, ia tengah membongkar struktur terkait pengolahan garam sehingga dipastikan dalam dua tahun ke depan Indonesia tidak akan melakukan impor garam.

Produksi Garam (Foto: Antara)

"Garam konsumsi itu kita kelebihan tapi kualitas garam yodiumnya kurang baik. Kedua, garam konsumsi sebenarnya pengelolaannya tidak efisien sekarang kita punya konsep garam konsumsi itu tiap 100 hektare. Jadi bikin koperasi, rakyat yang kerjakan," ujarnya.

Adapun luas lahan yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah di wilayah NTT yaitu 400 hektare. Di mana pengolahan lahan tersebut telah dilakukan oleh PT Garam.

"Dan ada sisa 225 hektare akan dikembangkan PT Garam. Ada 3.720 hektare, separuhnya masih ada penduduk dan separuhnya (Clean and Clear) CnC. Yang CnC tahun ini digarap dan sudah ada investor," tegasnya.

Untuk mengelola sebagian lahan yang ada di wilayah NTT, nantinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Sehingga masalah garam di Indonesia bisa diselesaikan di tahun 2019.

"Separuhnya lagi kita sudah bekerja dengan Bupati, Pangdam, ATR untuk memindahkan penduduk di sana. 177 hektare di Nagikeo tahun ini kita kerjakan. Ini lahan terlantar. ATR sedang CnC kan," jelasnya.