Luhut Tegaskan Tak Ada Jual Beli LNG dari Singapura

Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah adanya kesepakatan jual beli gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari Singapura. Menurut Luhut, kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas (migas) asal Singapura hanya sebatas pertukaran LNG antara kedua perusahaan tersebut.

"Menyangkut LNG, kontraknya itu bukan kontrak jual beli gas. Enggak ada urusan jual beli gas. Singapura itu punya infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke power plant kecil. Ada sembilan, tapi kita baru lihat tiga. Sedangkan gasnya, gas kita sendiri," kata Luhut dalam acara Afternoon Tea di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Hingga saat ini, Luhut menjelaskan, jika pemerintah Indonesia masih melakukan kajian terkait kerja sama tersebut. Nantinya, kerja sama ini akan dievaluasi setelah 6 bulan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Jadi belum ada deal jual beli. Yang lain adalah ruang lingkup. Para pihak bermaksud untuk memulai diskusi kelayakan lebih mendalam dan menyeluruh, jadi itu aja. Ini yang sebetulnya April sudah ada pra-FS-nya(feasibility study). Itu mau didalami nanti ini 6 bulan," jelasnya.

Selanjutnya Luhut menyebutkan, jika dalam waktu 6 bulan ke depan belum juga ada biaya yang masuk maka bisa saja perjanjian tersebut tidak terlaksana. Mengingat, sistem yang digunakan nanti adalah sistem pertukaran.

"Kalau dalam 6 bulan cost nya tidak masuk, ya enggak jadi. Jadi ini masih kajian. Perjanjian itu ada dan tidak ada yang kita langgar. Kami juga enggak bodoh-bodoh amat. Kami tidak ingin melacurkan diri untuk hal seperti itu," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, adapun alasan kerja sama ini dilakukan agar lebih efisiensi. Ia menuturkan, jika produsen gas di Indonesia bisa menyediakan gas lebih murah maka pemerintah akan mendahulukan terlebih dahulu gas asal Indonesia.

"Kalau memang keseluruhan republik bisa membuat lebih murah, ya kita bela republik. Bukan PLN. Kalau mau blak-blakan ya gitu ngomongnya. Kalau PLN hidup tapi petrokimia dan lain-lain mati gimana," katanya.