Pemerintah Dukung Penyaluran KUR untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Ladang pertanian di lereng Sindoro. (Foto: Muhammad Naufal/kumparan)

Pangan dan pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peran pangan dan pertanian mampu menyerap tenaga kerja, sumber devisa, bahan baku industri, serta pendorong bergeraknya sektor riil di Indonesia.

Menteri Koordinator bIdang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa tahun terakhir sektor pangan dan pertanian terus mengalami penurunan. Penyebabnya yaitu keterbatasan permodalan pada petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

"Sebagai unsur penting dalam meningkatkan produksi, kurangnya modal membatasi ruang gerak sektor pangan dan pertanian," ujar Darmin dalam keterangan resminya yang diterima kumparan (kumparan.com), Jumat (24/3).

Meski demikian, menurutnya, pemerintah terus mendukung pembiayaan sektor pertanian. Salah satunya dengan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun ini yang diarahkan untuk mendorong sektor produksi pertanian.

"Porsi penyaluran KUR di sektor produksi bahkan ditargetkan naik hampir dua kali lipatnya, menjadi 40 persen di 2017. Ini untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM," katanya.

Seperti diketahui, total plafon KUR tahun 2017 sebesar Rp 110 triliun. Anggaran APBN 2017 untuk program KUR sebesar Rp 9,43 triliun, terdiri dari subsidi bunga KUR sebesar Rp 9,02 triliun dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 414,3 miliar.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemberdayaan UMKM sektor pertanian melalui pembiayaan KUR akan didukung dengan perluasan lahan pertanian dan pemasaran melalui program kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

"Saat ini pemerintah juga sedang berencana melaksanakan kebijakan ekonomi pemerataan untuk mendorong ekonomi berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan," kata Darmin.

Darmin juga mengatakan, pihaknya akan melakukan reforma agraria melalui pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat. Salah satunya dengan penetapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh nonpertanian. Juga untuk melakukan konsolidasi untuk sawah serta riset bibit, sarana pascapanen, sinergi logitik, bibit, alsintan, dan saprodi lainnya," pungkasnya.