Sri Mulyani: Tidak Ada Makan Pagi yang Gratis

kumparanNEWS

13 Juli 2017 16:13 WIB

Sri Mulyani di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak (Foto: Dok. Kemenkeu)

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus memantau perkembangan penerimaan pajak dengan memantau langsung ke kantor pajak. Dikutip kumparan (kumparan.com) dari laman facebok dan instagram Sri Mulyani, Kamis (13/7), Sri Mulyani menjelaskan betapa tidak mudah untuk mencapai target penerimaan pajak dan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani sering menyinggung hal itu. Menurut Sri Mulyani, rasio kepatuhan pajak Indonesia selama 2016 sebesar 10,3 persen masih sangat rendah. Di sisi lain, penerimaan pajak pada tahun lalu sebesar Rp 1.105 triliun atau hanya terealisasi 81,54 persen dari target. Artinya, kata dia, masih banyak wajib pajak yang tak patuh membayar pajak.

Berikut ungkapan Sri Mulyani di depan jajaran pegawai pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB):

Pagi ini saya mengunjungi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) untuk melakukan breakfast meeting dengan seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP WPB dan KPP di bawah Kantor Wilayah DJP Khusus.

Dalam kesempatan yang serius tapi santai tersebut, saya memantau berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

Sebagai dua kanwil terbesar se-Indonesia, kontribusi dua kanwil tersebut sangat besar sehingga memerlukan perhatian khusus agar dapat terus termonitor perkembangannya.

Dalam waktu kurang lebih selama 1 jam 45 menit, saya berdialog dengan para Kepala Kantor Pajak untuk membahas banyak hal terkait aspek perpajakan dari: transaksi online, bisnis eceran, BUMN, PMA dan lain-lain.

Dengan mendengar secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh pegawai di lapangan, saya dapat memahami permasalahan sekaligus dapat memberikan solusi sesuai dengan kapasitas saya sebagai Menteri Keuangan.

Tidak ada makan pagi yang gratis, saya juga menekankan agar semuanya tetap komit untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Jakarta, 13 Juli 2017

Transitional loading...