Susi Upayakan Produk Perikanan RI ke Jepang Bebas Bea Masuk

Susi Pudjiastuti dengan Ken Saito. (Foto: Dok. KKP)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkesempatan untuk melakukan telewicara dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Jepang Ken Saito, dalam kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Susi menyampaikan beberapa hal, terutama soal pembebasan tarif masuk produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Jepang. Menurutnya, banyak perusahaan Indonesia yang melakukan impor ke Jepang dan menginginkan relokasi ke Indonesia, di antaranya adalah PT ITOCHU dan PT Aneka Tuna.

“Perusahaan tersebut ada di Thailand dan akan dibantu untuk bisa direlokasi ke Indonesia. Ini dikarenakan bahan mentah masih berasal dari Indonesia. Mereka pun minta untuk mendapakan pembebasan tarif masuk ke Jepang,” ujar Susi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/8).

Terkait penurunan tarif, Susi meminta secara khusus untuk dilakukan tindaklanjut. Dia menilai hal tersebut bukan saja berdampak pada pengusaha Indonesia, tapi juga para pengusaha Jepang yang ada di Indonesia yang membutuhkan bahan mentah.

Bukan hanya itu, alasan lainnya untuk memudahkan transaksi perdagangan bagi pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia.

“Pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia, lalu mengekspor ke Jepang lagi kan akan kena tarif impor Jepang. Padahal dari negara ASEAN lain, Jepang sudah memberikan tarif masuk nol, jadi kita perjuangkan hal ini agar Indonesia juga dapat nol persen tarif masuk ke Jepang,” paparnya.

Expo teknologi dan makanan laut Jepang. (Foto: Dok. KKP)

Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo yang turut mendampingi Susi membenarkan hal tersebut.

“Seharusnya Jepang memberikan tarif bea masuk nol persen bagi semua produk perikanan dari Indonesia mengingat kebijakan Indonesia untuk memerangi pencurian ikan demikian bagus dan cepat sebagaimana yang diharapkan oleh komunitas global,” kata Nilanto.

Menanggapi hal tersebut, Saito menyadari bahwa impor produk perikanan yang berasal dari Thailand dan Filipina berasal dari Indonesia.

“Bahan mentahnya memang dari Indonesia,” ungkap Saito.

Mengenai penghapusan tarif bea masuk ke Jepang, lanjutnya, pihaknya memiliki kerja sama seperti yang dilakukan dengan Indonesia, terangkum dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), di mana dalam kerja sama tersebut tercantum perbedaan pos tarif berbagai negara untuk masuk ke Jepang.

“Terkait dengan penurunan tarif bea masuk, dikarenakan merupakan kerja sama G to G, maka perlu dilakukan perundingan antara kedua negara untuk memutuskannya. Saya mendukung kerja sama antara Jepang dan Indonesia dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan,” ungkap Saito.

Selain membahas tarif bea masuk ke Jepang, Susi mengungkapkan terima kasih terhadap pemerintah Jepang. Hal tersebut mengingat banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal-kapal perikanan Jepang dan diperlakukan secara baik. Meski begitu, Susi juga meminta agar ABK Indonesia yang bekerja di Jepang didaftarkan asuransi.

“Jika memungkinkan, dapat diberikan asuransi pada ABK yang mendapatkan kemalangan,” ujar Susi.

Hal tersebut disambut baik oleh Menteri Saito. Ia mengatakan, akan mengawasi dan menjaga ABK dari Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkapan Jepang.

“Jika ada permasalahan, dapat langsung disampaikan ke Kementerian Kehutanan dan Kelautan Jepang agar dapat ditindaklanjuti,” balasnya.

Kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan di enam lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) juga menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut.

Susi berharap dalam pembangunan tersebut dapat dijadikan strategi kedaulatan dan strategi navigasi, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan.

“Ya saya berharap pemerintah Jepang dapat mendukung kegiatan SKPT. Saya juga mengajak Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Jepang untuk merangkul dan mengajak pengusaha Jepang berinvestasi di Indonesia,” ucap Susi.