Indikator Kebijakan Radikal UU ITE dan Utang Pemerintah

Ilustrasi UU ITE Foto: Maulana Saputra/kumparan

Kebijakan radikal hukum pemerintah melalui UU ITE menjadi perhatian publik. UU ITE bagi masyarakat menuntut adanya revisi untuk tidak mudah melakukan pelaporan terhadap pelaku dugaan pencemaran nama baik atau pun fitnah melalui dunia maya. Termasuk tidak melakukan penahanan terhadap orang yang melontarkan sikap kritisnya terhadap kebijakan publik.

Indikator kebijakan radikal pemeritah dalam bidang sosial-ekonomi dibuktikan melalui indeks demokrasi menurun jika menggunakan teori perbandingan rezim pemerintah sebelumnya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) makin menurun seiring dengan kebijakan radikal pembangunan infrastruktur yang berdampak lonjakan angka kemiskinan.Data BPS, Rata-rata penurunannya per tahun 0,57 persen. IPM Era Jokowi tahun 2019-2020 hanya naik 0,3 % sangat lambat, normalnya meningkat 0.5-0.6% dan beban utang luar negeri.

Kebijakan Radikalis Utang Luar Negeri

Dari catatan BI pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS. Hingga sekarang terus meningkat, berdasarkan Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun.(Dikutip dari Kompas.com.16/02/2021).

Kebijakan radikalis utang luar negeri Indonesia dijadikan pembelaan Buzzer atau bisa disebut para influencer sebagai bentuk perlawanan mereka yang mengkritik pemerintah untuk mendapatkan jerat hukum melalui UU ITE karena buruknya kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang telah terjerat utang luar negeri Indonesia terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Memakai Buzzer atau influencer yang kerap mendapat bayaran disebut "BuzzerRp" makin menunjukkan radikalnya rezim saat ini, peran BuzzerRp memprovokasi, menyerang komentar "bulyying" dan memanfaatkan UU ITE untuk memenjarakan lawan politik.

Teori Label Kebijakan Radikal Pemerintah Beralih Kemasyarakat

Melalui perlawanan BuzzeRp atau Influencer membentuk organisasi-0rganisasi dengan melegitimasi melaporkan perbuatan-perbuatan masyarakat yang disinyalir aktif dalam gerakan-gerakan oposisi pemerintah dan memberikan penilaian radikal organisasi masyarakat mencirikan gerakan radikal kriminal karena menentang kekuasaan.

Hal ini menjadi paradox konstitusi kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul sebagai manifest ruang publik secara demokratis dapat menilai kebijakan-kebijakan radikal pemerintah yang banyak merugikan masyarakat.

Seperti halnya pemerintahan Trump dinilai radikalis karena memuat kebijakan yang merugikan rakyat serta diskriminatif terhadap imigran dan umat Islam. Trump tidak menggunakan kekuasaan melaporkan warga negara karena protes, mengkeritik bahkan sampe mencaci maki. Jadi keliru kalau label radikal karena menentang dan mengkritik kekuasaan secara personal dan organisasi.

Fenomena Politik Radikal Kekuasaan

Konsep ideologi The Stanford Encyclopedia of Philosophy menggambarkan konsep ideologi radikal sebagai kondisi sosial ada yang rentan terhadap kritik dan protes; ideologi ada untuk melindungi kondisi sosial dari serangan lawan poltik.

Selama abad ke-20, politisi radikal mengambil alih kekuasaan di banyak negara di dunia. Para pemimpin radikal seperti itu termasuk Vladimir Lenin dan Joseph Stalin di Rusia, Mao Zedong di Cina, Adolf Hitler di Jerman, serta radikal arus utama seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris Raya.