SBY Syaratkan 5 Poin Kontrak Politik bagi Capres yang Diusung

Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Partai Demokrat telah menggelar sidang pertama Majelis Tinggi untuk membahas sikap Partai Demokrat di laga pilpres mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, salah satu keputusan dalam Majelis Tinggi itu antara lain kontrak politik yang harus ditandatangani capres-cawapres yang diusung partainya.

"Kami merumuskan lima elemen utama yang akan menjadi bagian dari kontrak politik antara capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat," ucap SBY dalam keterangannya, Kamis (12/7).

Pertama, capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat harus tegas dalam mendukung Pancasila sebagai ideologi bangsa. Demokrat juga meminta agar capres-cawapres yang diusung, tidak membuka peluang bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia.

"Pemimpin kita mendatang tidak membuka ruang apa pun di negeri ini, tumbuhnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya di waktu lalu komunisme," ucap SBY.

"Juga tidak membuka ruang atas gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Ini posisi Partai Demokrat dan mayoritas harapan masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya)

Poin kedua, SBY menyoroti soal kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelas menengah ke bawah. Presiden ke-6 RI itu mengatakan, capres-cawapres yang diusung mesti mengurangi kemiskinan yang terjadi.

"Juga diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusianya," tegas SBY.

Selanjutnya, di bidang hukum dan keadilan, SBY berharap capres-cawapres yang diusung kelak jika terpilih bisa menegakkan hukum secara adil tanpa tebang pilih. Ia juga berharap tindak korupsi di Indonesia bisa diberantas dengan tuntas.

"Negara juga tidak intervensi hukum dan hukum tidak boleh jadi alat politik," ucapnya.

SBY resmikan Pasar Murah Demokrat di DPP Demokrat (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Keempat, SBY menekankan agar paslon yang diusung bisa menjunjung demokrasi dengan menaati konstitusi. Ia juga meminta agar kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dijunjung tinggi.

"Netralitas negara dan aparat dalam pemilu itu juga harus ditegakkan. Kemudian rakyat berharap agar berita palsu ditertibkan secara adil," ucapnya.

Terakhir, SBY meminta agar pasangan yang diusung kelak bisa menjaga kerukunan sosial dan memelihara sikap Bhinneka Tunggal Ika. Ia berharap, isu SARA di masa mendatang tak lagi muncul, terutama dalam ajang pemilu.

"Demokrasi kita akan mundur ke belakang kalau politik identitas mewarnai pemilu dan pilkada kita," jelasnya.