• 0

Menggugat Transparansi Donasi Alfamart

Menggugat Transparansi Donasi Alfamart



Alfamart

Pegawai Alfamart menata barang dagangan (Foto: Destyan Sujarwoko/Antara)
Apakah kamu pernah ditawari Alfamart untuk berdonasi sebesar Rp 100 atau Rp 500 dari uang kembalian? Benarkah donasi itu digunakan untuk kegiatan sosial? Adakah laporan transparansi atas donasi yang kamu berikan?
Pertanyaan-pertanyaan itu yang terlintas di benak Mustolih Siradj, warga Tangerang Selatan, usai memberikan donasi di gerai Alfamart. Awalnya, Mustolih santai memberikan uang recehnya secara cuma-cuma untuk donasi. Mustolih berpikir, sumbangan ini punya niat baik karena akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
Namun, setelah berulang kali dimintai donasi, Mustolih mencurigai ada upaya sistematis PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) untuk mengambil uang konsumen gerai ritel itu. Pasalnya, Mustolih tak pernah mendengar adanya tranparansi mengenai berapa total dana yang diperoleh Alfamart dan untuk apa saja donasi itu digunakan.
"Saya mulai muncul pertanyaan, kalau salat Jumat kan ada transparansi donasinya. Kalau acara 17 Agustus itu ada transparansi dari sumbangan masyarakat. Saya melihat Alfamart tidak melakukan ini," ujar Mustolih ketika dihubungi kumparan, Jumat (23/12).
Penasaran, Mustolih menyurati Direktur PT SAT pada 4 November 2015. Dalam suratnya, Mustolih mempertanyakan transparansi ajakan donasi Alfamart.
Tak lama, surat Mustolih dibalas. Namun, Mustolih merasa kecewa lantaran Alfamart tak menjawab seluruh pertanyaannya. Surat balasan sebanyak dua lembar itu, menurut Mustolih, Alfamart hanya menyatakan penyelenggaraan sumbangan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berbagai bentuk kegiatan telah disampaikan melalui rilis pers di salah satu media online.
"Masak iya cuma dari rilis pers di media?" keluhnya.
Tak puas, Mustolih kembali mengirimkan surat kepada Direktur PT SAT pada 26 November 2015. Ditunggu sebulan, Alfamart tak juga memberikan balasan. Ini yang membuat Mustolih berinisiatif mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Maret 2016.
Mustolih mengajukan permohonan agar Alfamart membuka 11 informasi perusahaan berkaitan dengan penyelenggaraan donasi.
"Ketika dia (Alfamart) sudah memberanikan diri memungut uang dari masyarakat luas, maka secara otomatis harus berani transparan kepada publik. Apalagi dia (Alfamart) mengklaim punya legalitas, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak membuka transparansi," kata Mustolih.
Alasan lainnya, lanjut Mustolih, Alfamart kerap mengklaim dana sumbangan masyarakat itu untuk program tanggung jawab sosial (Social Corporate Responsibility). Padahal menurut dia, dana CSR seharusnya diambil dari penyisihan dana perusahaan.
"Harusnya Alfamart menyisihkan dana untuk memberikan CSR. Bukan langsung meminta sumbangan dari masyarakat," ucap dia.
Permohonan Dikabulkan
Dimulai pada Oktober 2016, sidang permohonan sengketa informasi dimulai dan digelar lima kali. Ketua Majelis Komisioner, Dyah Aryani, memimpin persidangan.
Dua bulan kemudian, pada 19 Desember 2016, permohonan sengketa informasi Mustolih akhirnya dikabulkan oleh Majelis Komisioner. Putusan KIP itu tertuang dalam amar putusan Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016.
Dalam amar putusan, majelis mengabulkan seluruh permohonan pemohon, yakni memberikan informasi terbuka mengenai 11 informasi perusahaan terkait dana dari donasi masyarakat, antara lain terkait izin penyelenggaraan penghimpunan dana, laporan keuangan, susunan panitia, data penerima penyaluran sumbangan, hingga mekanisme pengelolaan dana sumbangan.
"Karena dia mengumpulkan dana dari masyarakat, penggunaannya untuk apa harus dibuka," ujar Ketua KIP, Abdulhamid Dipopramono.
Abdulhamid mengatakan badan usaha yang mengumpulkan dana melalui donasi masyarakat merupakan badan publik. Karenanya, Alfamart harus melaporkan informasi terkait dana donasi kepada publik.
"Tidak pengaruh kalau Alfamart menyebut dana itu untuk menyumbang yatim piatu atau bencana. Selama itu dari masyarakat, mereka berhak tahu penggunaannya," kata Abdulhamid.
Salah satu anggota Majelis Komisioner, Evy Trisulo, berpendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut dia, Alfamart tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN atau APBD) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sehingga bukan menjadi badan publik yang dapat dibuka informasinya ke publik.
Pendapat Evi tidak mempengaruhi putusan KIP agar Alfamart segera membuka informasi tentang sumbangan uang kembalian belanja dari konsumen. Majelis Komisioner tetap mengabulkan permohonan Mustolih seluruhnya.

Mustolih Siradj

Mustolih Siradj saat permohonnya dikabulkan KIP (Foto: Facebook Mustolih Siradj)
Alfamart Keberatan
PT SAT, seperti diberitakan Antara, akan mengajukan keberatan atas putusan itu. Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, mengatakan sebagai sebuah badan hukum perseroan terbatas, perusahaannya bukan badan publik. Solihin merujuk Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut pasal itu, badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
"Dalil pemohon adalah kata sumbangan masyarakat dalam pasal tersebut. Dalam sidang kedua, kami telah mengklarifikasi bahwa PT SAT bukanlah organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat," kata Solihin.
Adapun sumbangan masyarakat yang selama ini dihimpun perusahaannya melalui program donasi konsumen, Solihin memastikan, tidak dipakai untuk operasional bisnis perusahaan. Donasi itu telah diatur terpisah dengan dana penjualan di toko melalui sistem komputerisasi sehingga tidak masuk ke dalam neraca keuangan perusahaan.
Pada prinsipnya, menurut Solihin, Alfamart tidak keberatan untuk menyampaikan informasi kepada publik selama itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia juga berharap sengketa informasi itu tidak mengganggu jalannya program donasi di toko-toko Alfamart.
"Dari awal, program ini memiliki tujuan dan niatan yang baik, salah satunya membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan bersama yayasan di pelosok daerah di Tanah Air. Manfaatnya juga sudah banyak dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan," kata Solihin.
Menanggapi keberatan Alfamart, Abdulhamid mempersilakan PT SAT mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri.
"Sebagai badan publik nonpemerintah, Alfamart bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri. Bahkan kalau kalah, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung," kata Abdulhamid.

NewsKIPAlfamartDonasi Alfamart

500

Baca Lainnya