Apakah Wanita Pembawa Anjing ke Masjid Bisa Dipidana?

Ibu Mengamuk di Masjid. Foto: Dok. Istimewa

Minggu lalu, perempuan berinisial SM membawa anjing ke dalam Masjid Al-Munawarah di Kabupaten Bogor. Selain itu, SM juga memasuki masjid dengan marah-marah serta menggunakan sandal. Kasus ini kemudian menjadi viral. Banyak yang menghujat tindakan SM dan meminta agar SM dihukum berat akibat perbuatannya. Pasalnya dalam Islam, anjing tergolong sebagai hewan yang najis berat.

Akibat perbuatan SM, pengurus masjid melaporkan yang bersangkutan ke Polres Bogor dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam persangkaan Pasal 156a KUHP, tentang penodaan agama oleh pihak kepolisian pada 2 Juli 2019. Akan tetapi terdapat fakta baru. Berdasarkan pemeriksaan dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, disimpulkan bahwa SM sedang mengalami gangguan jiwa jenis skizofrenia. Hal tersebut didukung dengan riwayat SM di 2 (dua) rumah sakit lain. Skizofrenia adalah salah satu jenis penyakit jiwa. Ciri-cirinya terdapat penyimpangan dari pikiran, disertai ekspresi emosional yang tidak wajar. Tidak jarang pengidap skizofrenia ini sering dikatakan 'cacat mental' atau 'orang gila'.

Lantas, apakah orang gila bisa dipidana?

Dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf. Maksud alasan pemaaf adalah, suatu alasan yang menghilangkan atau menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.

Alasan pemaaf ini melihat dari sisi pelakunya (subjektif). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Maksud dari pasal tersebut, misalnya, jika ada pelaku tindak pidana yang tidak waras atau gila, maka pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga ia tidak dapat dijatuhi pidana dan harus dilepas dari tuntutan hukum.

Dalam kasus di atas, secara hukum, menurut penulis, SM tidak dapat dipidanakan karena adanya alasan pemaaf. SM yang mengidap skizofrenia dalam praktik di Indonesia dikategorikan sebagai gangguan jiwa berat, sehingga melekat Pasal 44 ayat (1) KUHP yang membuatnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal ini pun diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575/Pid.B/2013/PN-KIS dan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj yang pada intinya menyatakan dalam amar putusannya bahwa meskipun suatu perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tindak pidana, namun karena pelaku mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia), maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya, orang tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Artikel hukum ini ditulis oleh Hidayatullah M.A. Nasution, intern student di DNT Lawyers (mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera). Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di [phone] atau email di [email protected] atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. (www.dntlawyers.com). Terima kasih, semoga bermanfaat.