Berkampanye pada Masa Tenang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Petugas gabungan mencopot baliho saat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di kawasan Kota Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (16/1/2019). Foto: ANTARA/Anis Efizudin

Masa tenang Pemilu 2019 sudah dimulai sejak Minggu (14/4/2019). Namun, sejumlah atribut kampanye masih terlihat di beberapa titik di Kota Cilegon. Atribut kampanye itu masih tertempel di pohon dan billboard di sekitar Cilegon.

“Memang sudah memasuki hari tenang sejak kemarin tanggal 14 April 2019. Kita sudah melakukan penyisiran di beberapa tempat, cuma karena wilayahnya lumayan jadi kita belum bisa semuanya disisir," kata Ketua Panwaslu Kota Cilegon, Siswandi, Senin (15/4/2019).

Kampanye di media sosial pun sampai Selasa (16/4/2019) masih dilakukan, salah satu akun Instagram bernama @sejutatemanid masih mem-posting foto bertagar #01 dengan kutipan “Ingat Putih Ingat Jokowi”.

Dengan adanya fenomena ini, apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana?

Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari sebelum pemungutan suara.

Sanksi Bagi yang Melakukan Kampanye pada Masa Tenang

Bagi setiap orang yang melakukan kampanye pada masa tenang, berarti telah melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga sanksinya adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 492 UU Pemilu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi pidana tersebut jelas melarang siapapun melakukan kampanye pada masa tenang demi terlaksananya pesta demokrasi yang adil dan jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, bisa membuat pengaduan ke posko pengaduan sehingga, pengaduan tersebut bisa disalurkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum seputar pemilu, segera hubungi kami di [phone] atau email di [email protected] atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. (www.dntlawyers.com).

Terima kasih, semoga bermanfaat.