Eks ISIS Minta Pulang ke Indonesia, Apakah Masih WNI?

Tentara Irak merebut wilayah ISIS. Foto: AFP/Ahmad al-Rubaye

Polemik mengenai pemulangan eks ISIS ke tanah air akhir-akhir ini banyak menuai pro-kontra, ada yang mengkritik, namun ada juga yang mendukung. Di masyarakat umum, apakah Kombatan ISIS sudah hilang kewarganegaraannya?

Lantas bagaimana sudut pandang hukum menanggapi permasalahan ini? Terlebih mereka (Eks ISIS) sempat membakar paspor dan dokumen tanda pengenal mereka.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan bahwa warga Negara yang kehilangan kewarganegaraannya:

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

e. Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dijabat oleh warga Negara Indonesia

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian Negara asing tersebut;

g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya;atau

h. Bertempat tinggal diluar .......”

Hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya secara garis besar berhubungan dengan apa yang dilakukan orang tersebut yang ada kaitannya Negara lain. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan ISIS, harus kita pahami dulu apakah ISIS tersebut sebagai Negara atau bukan.

Kementerian Hukum dan HAM RI, sebelumnya pernah menyatakan bahwa ISIS bukan merupakan entitas ‘negara’ sehingga ketentuan UU tentang Kewarganegaraan sulit diterapkan untuk menjerat Pidana eks ISIS tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa eks ISIS masih menjadi WNI, mereka bisa saja pulang ke Indonesia, namun ketika sampai di Indonesia mereka harus bersiap dikenakan Pidana berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.”

Jadi pada intinya, setiap perbuatan yang mengancam, meneror, atau dengan sengaja menggunakan kekerasan serta ancaman, alternatifnya bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Terorisme, apalagi dalam hal ini eks ‘Kombatan’ ISIS yang secara jelas telah melakukan serangkaian pembunuhan atau pemberontakan.

--------------------------------------

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum atau diskusi menarik terkait tindak pidana informasi elektronik, segera hubungi kami di [phone] atau email: [email protected] atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. (www.dntlawyers.com)

Aldi Raharjo (Universitas Tama Jagakarsa)

Intern Student at DNT Lawyers