Perbedaan Perlakuan: Pejabat Dipecat, Rakyat Dipenjara

Ilustrasi Judi online, Sumber: Shutterstock

Baru-baru ini, kita menyaksikan kasus yang cukup menarik perhatian, di mana seorang pejabat tinggi dari partai politik terkenal dipecat dari jabatannya karena diduga bermain judi slot di dalam ruang rapat paripurna. Sungguh mengejutkan, ya? Rupanya, pejabat tersebut terbukti bersalah dan diberi sanksi berat berupa pemecatan, tentu saja, dengan mekanisme yang berlaku di partainya.

Di sisi lain, mari lihat sebuah kisah dari rakyat biasa. Seorang pria, mari kita sebut MAB, ditangkap di warung kopi (warkop) karena terciduk bermain judi slot di Surabaya. Ternyata, kasus ini serupa dengan pejabat tadi, hanya berbeda tempatnya. Meskipun sama-sama terlibat dalam tindakan judi yang dilarang, rakyat biasa sepertinya tidak memiliki keberuntungan sebesar pejabat tersebut.

Sanksi yang diterima MAB jauh lebih berat. Ia dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan dihadapkan pada ancaman hukuman kurungan penjara selama 10 tahun. Bisa dibayangkan, 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar, bukan? Bagi MAB dan keluarganya, ini tentu menjadi pukulan berat yang akan mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka waktu yang panjang.

Mungkin sekarang kita bertanya-tanya, mengapa ada perbedaan perlakuan yang mencolok antara pejabat dan rakyat biasa dalam kasus yang sama? Mengapa sistem hukum terlihat lebih lunak terhadap pejabat daripada rakyat biasa? Apakah ini hanya karena perbedaan status sosial dan jabatan? Ataukah ada hal lain yang perlu kita perhatikan?

Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa integritas sistem hukum harus tetap dijaga. Jika ada kecurangan atau keadilan yang merajalela dalam proses penegakan hukum, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem itu sendiri. Tindakan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan, ketidakstabilan, dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, transparansi dalam penanganan kasus sangat penting. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami proses hukum yang berlangsung, termasuk bagaimana kasus pejabat dan rakyat biasa ditangani. Jika ada kesan bahwa ada perlakuan khusus atau permainan di balik layar, maka kepercayaan masyarakat bisa hilang dan rasa ketidakpuasan pun akan tumbuh.

Terakhir, kita perlu mengingat bahwa hukum seharusnya tidak pandang bulu. Setiap orang, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tidak ada alasan bagi pejabat atau siapa pun untuk terbebas dari konsekuensi hukum karena statusnya. Hukum harus berlaku adil bagi semua, agar masyarakat bisa hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur.

Sebagai rakyat, tentu saja kita berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam penegakan hukum. Setiap orang, tanpa pandang bulu jabatan atau status sosial, harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jika pejabat dapat diberi sanksi tegas, maka hal yang sama seharusnya berlaku bagi rakyat biasa. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan yang mencolok.

Saya percaya, pemberantasan tindak pidana perjudian baik online maupun konvensional adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting juga bagi aparat penegak hukum untuk bersikap adil dan tegas dalam menindak pelaku, tanpa pandang bulu. Jangan biarkan ada celah bagi oknum yang ingin memanfaatkan jabatannya atau status sosialnya untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya.

Semoga ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat kita. Mari dukung bersama upaya pemberantasan tindak pidana dan berjuang untuk mewujudkan keadilan bagi semua, tanpa terkecuali. Kita adalah bagian dari masyarakat ini, dan bersama, kita bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih adil dan harmonis.