Ketua DPD I Golkar Papua : Golkar Jangan "Tersandera" Perilaku Orang

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Klemen Tinal mengatakan rekomendasi Munaslub tersebut diambil dalam Rapat Pleno Diperluas Partai Golkar Papua yang digelar di Kantor DPD Golkar di Jayapura. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memilih pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. “Pleno diperluas ini untuk menyikapi perkembangan kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto,” kata Klemen yang ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (5/12/17) malam. Rapat pleno itu juga merekomendasikan harapan DPD Partai Golkar Provinsi Papua agar figur Ketua DPP Partai Golkar yang terpilih harus berkualitas, berkapasitas dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Klemen menegaskan tugas dari Ketua Umum Partai Golkar yang baru nantinya harus bisa membenahi DPP Partai Golkar dari pungli agar bisa mendongkrak elektabilitas partai berlambang Pohon Beringin itu. “Kalau nantinya Munaslub itu akhirnya berjalan juga memilih Ketua DPP yang baru itu yang berkualitas, berkapasitas dan bebas dari KKN. Kita minta bebas dari KKN, contohnya Pak Airlangga,” kata Wakil Gubernur Papua ini.

Ia mengingatkan pentingnya pembenahan internal partai dan tidak melulu menganggap permasalahan yang menimpa Partai Golkar akibat faktor eksternal. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak terlena dengan capaian suara kedua tertinggi yang diraih pada Pemilu 2014 lalu. “Kita tidak boleh bangga, kita nomor 2 se-Indonesia. Elektabilitas kita (Golkar) 12 persen lebih tapi nomor satunya 30 persen sekian, wah jauh banget,” kata Klemen menegaskan. Mantan Bupati Kabupaten Mimika ini tetap yakin Golkar masih memiliki banyak kader mumpuni yang akan mampu mengangkat elektabilitas partai. Terpenting, kata Klemen, agar Golkar tidak lagi ‘tersandera’ karena perilaku pribadi dari orang tersebut. “Jadi kami hanya mencontohkan seperti Pak Airlangga, tapi tidak harus Pak Airlangga. Bisa Airlangga satu atau Airlangga dua. Seperti Idrus Marham, Azis Syamsuddin, asalkan dia orang baik dan partai tidak lagi ‘tersandera’ karena orang,” kata Klemen.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp 2,314 triliun. Dari keterangan sejumlah saksi kunci, Novanto bersama mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum diduga sebagai dalang korupsi e-KTP ini. Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yakni Irman dan Sugiharto telah divonis hukuman penjara dalam kasus korupsi e-KTP ini.