Lakukan Ini Agar Rumah/Tanah Warisan Bebas Pajak

ASN Kementerian Keuangan. Semua tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten dari Pengguna
25 November 2022 11:56
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari ECKHA DESTI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Surat Keterangan Bebas. Foto: Canva
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Surat Keterangan Bebas. Foto: Canva
ADVERTISEMENT
Pada akhir tahun 2021, jagat maya dipenuhi oleh berita pasangan selebritas yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Meninggalkan anak yang masih balita, tentu menimbulkan kedukaan mendalam untuk keluarga, dan pemirsa dunia maya yang menyimak kisahnya. Simpati berdatangan dari berbagai pihak tentang anak yatim piatu di usia balita. Silih berganti keluarga, teman memberikan dukungan untuk mendampingi balita yang belum sepenuhnya mengerti arti kematian. Meskipun demikian, balita sebenarnya mulai memahami arti kehilangan. Rewel dan memanggil-manggil nama Ibunya, merupakan wujud kerinduan yang hanya bisa disampaikan dalam satu bahasa. Tangis.
ADVERTISEMENT
Lambat laun, arus pemberitaan beralih pada perselisihan tentang gana-gini harta peninggalan pasangan pesohor ini. Di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang digunakan untuk pembagian harta warisan. Pertama hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum perdata atau KUH Perdata. Hukum waris Islam berlaku untuk pemeluk agam Islam, sedangkan hukum perdata digunakan oleh pemeluk agama selain Islam. Hukum waris adat berlaku untuk suku tertentu di beberapa daerah di Indonesia.
Perkara waris merupakan urusan pelik yang melelahkan. Nilai-nilai kekeluargaan seringkali pecah lantaran perebutan harta warisan. Untuk pemeluk agam Islam, sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama. Prosesnya lebih banyak mediasi untuk penyelesaian perselisihan dalam keluarga ini. Setelah sepakat, maka harta warisan akan dibagi sesuai dengan Akta Perdamaian dan Akta Waris yang ada.
ADVERTISEMENT
Pengurusan Balik Nama Harta Warisan
Setelah warisan terbagi, ahli waris dapat mengajukan pengalihan nama pada dokumen kepemilikan harta. Misalnya untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan, dapat diajukan perubahan nama pemilik pada Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Kantor Pertanahan. Salah satu dokumen pendukung untuk balik nama SHM ini adalah bukti pembayaran PPh Final atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dapat kecualikan dari kewajiban penyetoran PPh dengan diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB). SKB ini dapat dijadikan sebagai dokumen pengganti bukti pembayaran PPh Final ke Kantor Pertanahan.
Pemberian SKB dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh ahli waris ke KPP tempat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pewaris terdaftar. Jika pewaris tidak memiliki NPWP, maka permohonan SKB dapat diajukan ke KPP tempat pewaris terakhir bertempat tinggal (sesuai dengan Akta Kematian).
ADVERTISEMENT

Syarat Pengajuan SKB PPh
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, permohonan SKB dilengkapi dengan:
  1. Formulir Permohonan SKB sesuai lampiran PER-30/PJ/2009
  2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun bersangkutan
  3. Fotokopi Kartu Keluarga
  4. Akta Kematian/Surat Kematian
  5. Surat Pernyataan Pembagian Waris
Dalam hal penerima waris lebih dari satu orang, maka formulir permohonan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Kartu keluarga yang dilampirkan, juga milik seluruh ahli waris. Syarat lain yang harus dipenuhi jika pewaris memiliki NPWP, atas tanah dan/atau bangunan yang diwariskan, harus sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pewaris. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika pewaris memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
ADVERTISEMENT
Atas permohonan SKB PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila melewati jangka waktu tersebut, maka permohonan dianggap diterima. Kepala KPP harus menerbitkan SKB bahwa permohonan diterima paling lama dua hari kerja.
Pengurusan balik nama tanah dan/atau bangunan memang memerlukan usaha ekstra untuk memulai prosesnya mulai dari Notaris/PPAT sampai dengan Kantor Pertanahan. Namun demikian, legalitas dokumen SHM merupakan hal penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.