Kepercayaan Masyarakat RI Terhadap Pemerintah Tertinggi di Dunia

16 Juli 2017 15:45 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat paripurna DPR (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Rapat paripurna DPR (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
ADVERTISEMENT
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia menjadi yang paling tinggi di dunia. Hal ini disampaikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD), dalam laporan terbarunya.
ADVERTISEMENT
Laporan berjudul 'Government at Glance 2017' itu menyebutkan, sekitar 80 persen masyarakat Indonesia percaya dengan Pemerintah Pusat. Raihan ini naik dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai 73 persen.
Uniknya, Swiss yang berada di posisi kedua juga meraih tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 80 persen. India ada di urutan ketiga dengan porsi 73 persen.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump hanya berhasil mendapatkan pengesahan dari 30 persen warganya. Sedangkan Pemerintah Inggris memiliki kepercayaan sekitar 40 persen warganya pada tahun 2016.
OECD, sebuah kelompok 35 negara, menggunakan Gallup World Poll tahun 2016 untuk mengukur tingkat kepercayaan di pemerintah pusat dalam laporannya.
"Kepercayaan pada pemerintah tetap di bawah tingkat sebelum krisis (pre-crisis). Rata-rata di negara-negara OECD, 42 persen warga melaporkan memiliki kepercayaan pada pemerintah pusat mereka pada tahun 2016, dibandingkan dengan 45 persen sebelum tahun 2007," kata laporan tersebut seperti dikutip kumparan (kumparan.com), Minggu (16/7).
ADVERTISEMENT
Sementara pangsa warga yang menggunakan saluran digital untuk berinteraksi dengan pemerintah terus bertambah. Menurut laporan OECD, ada kesenjangan yang terus-menerus di tingkat penyerapan informasi terkait pemerintah berdasarkan tingkat pendidikan, ruang keluarga dan usia.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa rata-rata, partisipasi perempuan hanya 29 persen sebagai anggota parlemen dan 28 persen menteri di negara-negara OECD pada tahun ini.
"Para perempuan ini mewakili 58 persen dari total angkatan kerja sektor publik, namun mereka hanya memegang 32 persen posisi senior. Representasi wanita yang setara dalam kehidupan publik dan pekerjaan di semua tingkat memperluas kumpulan bakat yang tersedia untuk berkontribusi pada kinerja organisasi," jelas OECD.