• 0

Aturan Redenominasi Rupiah Sudah Diajukan Sejak 2013

Aturan Redenominasi Rupiah Sudah Diajukan Sejak 2013




Gubernur BI dalam Peluncuran Desain Uang Baru Tahun Emisi 2016

Gubernur BI dalam Peluncuran Desain Uang Baru Tahun Emisi 2016 (Foto: Viry Alifiyadi)

Bank Indonesia (BI) mengklaim telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi sejak tahun 2013. Namun rancangan aturan tersebut sampai saat ini belum pernah dibahas DPR. Apa alasannya?
"Kemudian tadi ditanyakan tentang redenominasi mata uang. Itu sudah pernah diajukan ke DPR resmi dari Pemerintah 2013 untuk dibahas," ungkap Agus saat ditemui di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Senin (19/12).
Agus menyatakan molornya waktu pembahasan RUU Redenominasi Rupiah terganjal karena beberapa alasan. Salah satunya akibat krisis ekonomi global yang berdampak langsung ke perekonomian Indonesia di tahun 2013. Sehingga RUU Redenominasi Rupiah bukan menjadi prioritas pemerintah saat itu.
"Namun satu dan lain hal karena juga di 2013 sedang ada kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan berdampak ke Indonesia kemudian tidak diselesaikan di periode 2013," katanya.

Uang Pecahan Baru

Acara Peresmian Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dihadiri oleh Presiden Jokowi. (Foto: Aditia Noviansyah)

Menurut Agus, di dalam RUU Redenominasi Rupiah terdapat 18 pasal. Bila RUU ini disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang (UU) maka BI langsung bertindak cepat.
"Akhir 2017 itu nanti perlu ada dua tahun untuk mempersiapkan uangnya kemudian ada masa transisi minimum 7 tahun. Pada masa transisi itu nanti akan ada uang lama yang tetap beredar dan ada uang baru yang redenominasi yang disederhanakan. Tapi redenominasi itu bersamaan dengan harga barang dan jasa yang disederhanakn juga. Maka pada transisi ada uang baru dan lama, tidak berdampak ke inflasi," tuturnya.
Agus berharap RUU Redenominasi Rupiah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2017. Sehingga nilai mata uang rupiah nantinya bisa disederhanakan.
"Karena sekarang ini pembahasan pemerintah dengan DPR lebih untuk selesaikan UU terkait penguatan pajak, penguatan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), kalau ada kesempatan kami upayakan masuk Prolegnas 2017," tutupnya.

Uang BaruPerbankanEkonomiRupiahKeuangan

500

Baca Lainnya