Analisis Strategi Dan Evaluasi Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Ilustrasi pasangan Jokowi-Ma'ruf (Foto: gesuri)

Pemilihan presiden yang akan dilakukan 68 hari lagi. Dalam waktu 9 minggu ini merupakan masa yang sangat penting untuk pemantapan dan pengulasan strategi tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, mengingat bahwa langkah-langkah yang selama ini ditempuh tidak cukup mampu menaikkan perolehan suara untuk Jokowi. Kontribusi suara dari Ma’ruf juga tidak begitu signifikan. Sementara itu, margin suara dari survei terakhir menujukan perbedaan suara yang semakin hari semakin menipis ± 9% .

Hal ini tentunya harus diantisipasi, mengingat di lapangan terjadi penggerusan suara, bukan karena faktor rasial, sensitivitas agama ataupun gencarnya serangan dari pasangan Prabowo-Sandi, akan tetapi ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri yang membuat pemilih menengah ke bawah cenderung untuk mengalihkan pilihannya ke pasangan Prabowo Sandi dan juga strategi kampanye yang tidak tepat sasaran dan bermutu.

Pemilih yang dulunya memilih Jokowi karena alasan ekonomi, karena faktor ke tidak puasan ekonomi selama pemerintahan SBY. Pemilih ini yang mengalami stagnasi dan kenaikan penghasilan dimasa pemerintahan SBY. Pemilih ini tidak dikategorikan sebagai pemilih yang emosional melainkan pemilih yang memiliki pertimbangan secara rasional keekonomian. Dalam kata lain, mereka memilih Prabowo bukan karena faktor Prabowo adalah pilihan yang baik dari segi sosok dan karakter akan tetapi mereka ingin ada pemimpin yang bukan Jokowi, karena merasa ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menguntungkan kondisi perekonomian mereka.

Hasil laporan ini diolah berdasarkan data makro yang didukung dengan data kualitatif berdasarkan pada pengamatan dan hasil wawancara di lapangan dengan metode random sampling. Hasil laporan ini dianggap cukup reflektif untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

3 Demografi Psikologis Pemilih

Ilustrasi pemilih Indonesia (Foto: Kepoo.me)

Secara teoretis pemilih dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok emosional (aktif dan pasif), rasional-emosional, dan pemilih rasional. Mayoritas pemilih di Indonesia masih ada pada tataran pemilih emosional dan emosional rasional . Hal ini disebabkan karena faktor kultur identitas secara budaya dan agama yang masih sangat kental dan kualitas pendidikan yang masih kurang berkualitas . Pemilih emosional dan emosional-rasional adalah tipe pemilih yang cenderung memiliki pertimbangan jangka pendek.

Ilustrasi (Foto, Keepo.me)

Selain itu kebanyakan pemilih Indonesia juga termasuk silent voters, yang cenderung tertutup akan pilihan politiknya. Sehingga itu tidak bisa digambarkan dari hasil survei yang selama ini dilakukan. Penggambaran kondisi emosional para memilih di lapangan hanya bisa lakukan dengan interaksi langsung, observasi dan wawancara mendalam, sehingga alasan dan argumentasi dari pemilih juga bisa dibaca dan dipahami dengan baik.

Ilustrasi (Foto, Keepo.me)

Pemilih rasional-emosional merupakan pemilih yang memiliki proporsi cukup besar 60% dari total pemilih yang ada di Indonesia. Sedangkan pemilih emosional dan rasional memiliki proporsi yang hampir berimbang. Pemilih emosional biayanya memiliki keterikatan emosional secara budaya dan ideologi yang kuat dan tumbuh di lingkungan pesantren atau pusat kajian-kajian tarbiah yang mana sekolah dan kampus-kampus tersebut sebagian besar berpusat pada jurusan Teknik (science).

Ilustrasi (Foto, Keepo.me)

Sedangkan pemilih rasional di Indonesia masih rendah dan biasanya memiliki latar pendidikan yang cukup dan kebanyakan berasal dari ekonomi menengah ke atas, dan geografis pemilih yang tinggal di perkotaan. Mereka ini yang memiliki kemampuan analisa dan telaah informasi yang cukup baik. Sehingga keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan objektif yang memiliki implikasi jangka Panjang.

11 Kelemahan Strategi dan Perbaikan Strategi Kampanye Jokowi-Ma’ruf

1. Besarnya ketergantungan dan kepercayaan pada hasil survei berbayar yang selama ini dijadikan patokan oleh tim Jokowi-Ma’ruf bisa menjadi bumerang karena data itu tidak bersifat reflektif. Survei yang selama ini dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia memiliki kelemahan yang cukup mendasar yakni pada sampel yang di ambil. Kebanyakan surveyor didaerah memilih sampel yang sudah pernah di survei sebelumnya demi alasan kemudahan, sehingga hasil survei yang diperoleh tidak cukup merefleksikan kondisi yang real di lapangan. Selain itu mayoritas sampel dari survei tersebut mengambil pemilih yang hidup di perkotaan demi alasan kemudahan akses para surveyor. Hal ini juga dikonfirmasi kebenarannya oleh para surveyor yang ada di daerah. Oleh karena itu data survei tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan patokan sebagai barometer pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Selain itu data tersebut tidak cukup reflektif karena tidak bisa menggambarkan kondisi emosional keekonomian pemilih di lapangan.

2. Materi kampanye yang tidak inovatif. Tim Jokowi-Ma’ruf terlalu sibuk mengikuti alur permainan politik populis yang dilancarkan oleh lawan. Dalam strategi kampanye yang bersifat populis, yang diutamakan adalah gerakan yang di rancang secara saksama tapi bersifat sistematis tapi tidak memiliki pengaruh jangka panjang. Untuk jangka panjang, strategi ini tidak akan mampu bertahan apalagi mengingat kondisi psikologis pemilih Indonesia yang pemaaf dan pelupa. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa politik akan terus melancarkan strategi yang sama. Tetapi kalau kita berkaca pada Pilpres 2014, strategi yang dilancarkan oleh Prabowo juga memiliki kesamaan dari pencitraan media dan strategi politik populisme, dan sudah terbukti dengan pembentukan pencitraan yang merakyat dan menunjukkan itikad untuk bekerja, Jokowi mampu meraih kemenangan yang signifikan. Dengan demikian mengikuti ritme politik populisme yang sekarang ini gencar dilakukan lawan tidak akan memiliki efek yang signifikan, malah akan menggerus suara dari yang sudah ada. Energi yang seharusnya digunakan untuk meng-utilisasi materi kampanye dari hasil dan capaian program pembangunan tidak terekspos dengan baik, karena tertutup oleh informasi yang bersifat populis.

Secara tidak langsung Jokowi-Ma’ruf telah mengikuti ritme politik yang diinginkan oleh lawan. Padahal di lapangan penggerusan suara dari pemilih Jokowi ke Prabowo bukan disebabkan oleh sentimen emosional melainkan karena sentimen terhadap harga. Secara sederhana kedua pemilih baik Jokowi dan Prabowo memiliki tipe pemilih yang sama yaitu softcore and hardcore. Pemilih softcore Jokowi inilah yang pindah menjadi pendukung softcore Prabowo, sedangkan pendukung softcore dari Prabowo menjadi pendukung militannya. Dengan demikian strategi internal Prabowo-Sandi terbukti efektif untuk mendidik pendukungannya menjadi militan. Meskipun di pihak Jokowi sendiri ada juga yang seperti itu, tetapi tidak memiliki ritme yang masif dan cepat seperti pendukung Prabowo. Ini disebabkan, Jokowi mengabaikan kontrak dan pembentukan pencitraan politis yang selama ini di dengungkannya. Hal ini dilihat dari perubahkan karakter Jokowi yang dulunya merakyat (blusukan) menjadi menjauh dari rakyat. Sedangkan dipihak lawan Sandiaga Uno, memanfaatkan potensi pencitraan ini dengan mengunjungi pasar-pasar tradisional atau sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bawah. Terlepas dari faktor apapun itu yang menyebabkan perubahan imej Jokowi tersebut, mengesankan tidak merakyat bagi pendukung softcore Jokowi.

3. Narasi politik Jokowi akhir-akhir ini menjadi sangat agresif tapi tidak substantif. Sehingga terkesan tidak bermutu dan melupakan akar permasalahan pada masyarakat menengah ke bawah. Jokowi terlalu sering melakukan narasi politik yang blunder dan bersifat emosional, padahal penggerusan suara Jokowi bukan dari pemilih emosional melainkan dari pemilih rasional-emosional dan rasional. Sehingga strategi yang dilakukan untuk membela dan menyerang lawan justru malah menyebabkan pemilih rasional menaruh kesan tidak simpati seperti contoh pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, konsultan luar negeri dan diksi Rusia. Padahal seharusnya Jokowi memfokuskan untuk mempertajam materi kampanye yang didasarkan pada data makro yang disesuaikan dengan pembentukan citranya yang merakyat.

4. Tim pemenangan Jokowi juga harusnya bisa membaca harmonisasi komunikasi politik publik antara satu sama lain. Sehingga tidak ada perbedaan langkah dan pendapat antara satu sama lain. Gaya komunikasi yang bersifat agresif dan membabi buta bukanlah ciri khas kampanye Jokowi. Tetapi strategi ini sepertinya terwakilnya oleh kampanye caleg yang justru menyebabkan elektabilitas Jokowi mengalami kemandekan. Ini berbeda dengan elektabilitas Prabowo-Sandi yang justru mengalami kenaikan. Ini bisa diatasi dengan menggerakkan mesin-mesin partai dan melakukan konsolidasi yang efektif dengan para partai pendukung.

5. Jokowi harus menjaga harmonisasi kebijakan dan komunikasi satu arah dengan para Menteri dan pejabat terkait. Perbedaan pendapat antara Menteri di mata publik mengesankan diharmonisasi manajemen pemerintahan yang kuat. Ini juga akan berimplikasi pada pembentukan citra Jokowi yang selama ini dianggap kurang tegas. Selain itu pejabat terkait juga diharapkan tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menggerus citra Jokowi seperti komentar “yang gaji kamu siapa?”. Pernyataan ini seolah-olah menjadi diksi bahwa penguasa memiliki sifat yang cenderung otoriter dan menjadi sentimen buruk bagi pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

6. Strategi kampanye yang selama ini dilancarkan hanya sepertinya throwing ball to the opponent yang sudah jelas-jelas memiliki pendukung soft and hardcore. Akan sangat susah untuk meraih dukungan dari kedua pendukung ini dalam jumlah besar. Oleh karena itu sebaiknya Jokowi fokus untuk mempertahankan suara yang dimiliki sebelumnya dan juga membidik dukungan dari swing voters. Ini hanya bisa dicapai apabila Jokowi tetap melekatkan citranya sebagai orang yang merakyat, memiliki program yang jelas dan memiliki itikad baik. Energi yang digunakan untuk menjawab segala tuduhan politik sebaiknya dilakukan satu arah, dengan demikian tidak terjadi polemik di detik-detik terakhir.

7. Tuduhan utang dan kelemahan pemerintah dari sektor ekonomi, selama ini dijawab dengan menggunakan bahasa akademis yang sangat tinggi. Bahasa tersebut harusnya bisa menyelami dan dipahami oleh masyarajat awam, karena kurang 0.5% dari penduduk kita yang bisa memahami istilah ekonomi makro. Selama ini jawaban dari Kementerian Keuangan sangat susah dicerna oleh masyarakat awam, karena jawaban tersebut jelas ditujukan untuk ekonom dari lawan politik serta dari ekonom independen lainnya. Akan tetapi perlu diingat mereka (ekonom dan lawan politik) tersebut bukanlah target market, sehingga seharusnya pemerintah lebih menggencarkan sosialisasi capaian program di daerah. Kalaupun ingin menjawab tuduhan dari lawan, maka jawablah dengan bahasa yang popular. Hal inilah yang digunakan oleh Prabowo, bahasanya jauh lebih mudah dipahami terlepas apa itu bersifat populis tapi perkataan tersebut memiliki power untuk masuk ke alam bawah sadar. Penggunaan kata seperti rasio utang, index dan GDP hanya sebagian kecil istilah yang seharusnya disederhanakan dengan menggunakan bahasa sederhana .

8. Jokowi harus memiliki kepekaan terhadap harga. Berdasarkan penelitian saya meliputi pengumpulan data di kalangan masyarakat menengah ke bawah dari tahun 2014-2018, salah satu faktor yang paling mempengaruhi keputusan politik masyarakat Indonesia adalah harga. Masyarakat menengah ke bawah sangat sensitif pada perubahan harga. Salah satu penyebab utama penggerusan suara Jokowi adalah kegagalan untuk menjaga stabilitas harga barang yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan rumah tangga masyarakat. Penyebab utama dari kegagalan ini ada pada kebijakan yang didasarkan pada perhitungan ekonomi makro dan sangat elitis. Dalam artian kebijakan ini hanya dibuat dari segi fiskal semata. Tidak ada pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan metode ekonomi politik dan biaya sosial yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Memang untuk pengambil kebijakan yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik, tidak akan memiliki sensitivitas terhadap perubahan harga, tetapi untuk masyarakat menengah ke bawah, pergerakan harga sangat sensitif untuk mereka. Dan akar dari masalah ini adalah kebijakan pemerintah yang bersifat floating harga BBM. Perlu diketahui bahwa kenaikan per Rp.1000/liter BBM memicu shock inflation 30% untuk harga pangan dan biaya logistik, sehingga memicu kenaikan semua harga barang.

9. Perbedaan persepsi harga yang terus menerus dibiarkan tanpa melakukan peninjauan langsung ke pasar. Ini menyebabkan kejenuhan dari pelaku pasar UMKM, yang mendominasi perekonomian Indonesia dan memberikan persepsi yang buruk bagi konsumen menengah ke bawah. Dan kenaikan harga ini tidak diikuti dengan kenaikan gaji dan pendapatan yang selaras. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada contoh kasus yang dijabarkan berdasarkan pada penelitian di bawah. Dengan mengetahui akar permasalahan yang terjadi di lapangan Tim Jokowi harusnya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenai perubahan harga yang terjadi di masyarakat termasuk peningkatan biaya maskapai pesawat terbang yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang harus menanggung peningkatan biaya logistik kargo sampai 300% . Ini sangat menyusahkan pelaku usaha kecil menengah yang justru memiliki suara yang gemuk di pemilihan Pilpres Nanti. Keluhan ini sudah seragam oleh para pedagang dan pelaku usaha. Hampir 99% pelaku usaha yang saya wawancarai menolak memilik Jokowi karena merasa usaha mereka tergerus dengan naiknya biaya kargo, yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang sangat signifikan. Jokowi dalam hal ini benar-benar telah mengabaikan masalah yang kelihatan seperti hal sepele tapi betul-betul menggerus dukungan suara dari kalangan pengusaha kecil menengah.

Silahkan baca Case Studi yang sudah saya tulis sebelumnya: Perbedaan Persepsi Tentang Kenaikan harga

10. Masalah yang terakhir adalah Jokowi mengabaikan kenaikan gaji PNS yang justru menyumbang proporsi suara 4.3 Juta suara . Masing-masing dari PNS ini memiliki keluarga yang bisa merekrut minimum 30 Juta suara. Dengan estimasi, anggota keluarga termasuk Ayah, Ibu, 3 anak dan suami-istri. Di samping itu jawaban politis yang tidak jelas dan mengesampingkan sistem recruitment dan pengangkatan PNS yang mematok batas usia 35 tahun menyebabkan PNS yang sudah mengabdi lama dan berusia di atas 35 tahun menyimpang kekesalan sangat besar kepada pemerintahan Jokowi. Mereka ini kemudian berubah arah menjadi hardcore pendukung Prabowo. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan cepat dengan memberikan mekanisme perekrutan yang jelas dengan menghapuskan persyaratan umur di proses tersebut.

11. Permasalahan yang lain adalah kebijakan dari Menteri Pendidikan yang mengharuskan siswa bersekolah di wilayahnya masing-masing. Ini menyebabkan kekesalan bagi orang tua murid yang menginginkan anaknya bisa bersekolah di sekolah terbaik. Meskipun tujuan dari pemerintah agar sekolah yang sedikit muridnya dapat terpenuhi secara sistem. Akan tetapi kebijakan ini menjadi bumerang buat Jokowi karena menyusahkan dan menyebabkan kekecewaan bagi orang tua murid. Selain itu menyebabkan kekecewaan bagi guru-guru karena mereka akan susah memenuhi standar jumlah siswa yang harus berjumlah 28 orang per kelas, sedangkan ada wilayah yang memang berada di daerah terpencil. Mekanisme pendidikan dasar ini harusnya di perhatikan dan direvisi dengan cepat, dengan demikian akan mengurangi kegusaran pemilih, karena pemilih ini adalah pemilih dengan sumbangsih suara paling besar .

Asmiati Malik| Doctoral Researcher of Political Economy at University of Birmingham