Dinamika Politik Diplomasi Amerika Serikat dan Korea Utara

Drama pertemuan diplomatik antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un menyita perhatian dunia, setelah sebelumnya Presiden Trump membatalkan pertemuan dengan Presiden Kim yang direncanakan pada tanggal 12 June 2018 di Singapur.

Rencana pertemuan itu dibatalkan menyusul pernyataan dari Wakil Menteri Luar Negeri Korea utara Choe Son Hui ke Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence sebagai seorang yang bebal dan bodoh . Selain itu Korea Utara juga mengancam akan melancarkan pertunjukkan nuklirnya apabila Amerika Serikat membatalkan pertemuan dengan Korea Utara.

Kemarahan Korea Utara ini cukup beralasan setelah pernyataan Mike Pence yang mengancam nasip Korea Utara bisa berakhir sama dengan Libya, ketika Muamar Gaddafi mengumumkan untuk mengakhiri program nuklirnya pada tahun 2003, akan tetapi berakhir naas setelah mati terbunuh oleh pemberoktak di negaranya sendiri.

Akan tetapi ada fakta lain yang terungkap bahwa pembatalan pertemuan itu juga dipicu oleh keengganan dan kurangnya kordinasi oleh pihak Korea Utara mengenai perhatian Kim akan jaminan keselamatannya termasuk jaminan bahan bakar yang cukup untuk 6000 mil penerbangan mengingat begitu jauhnya jarak dari Korea Utara ke Singapur.

Meskipun Trump mengumumkan pembatalan pertemuan dengan Kim Jong Un, Trump tetap membuka peluang pertemuan itu tetap berlansung apabila Kim merubah sikapnya untuk mengirim surat dan menelponnya.

Dilain pihak, pembatalan ini juga memantik kegusaran dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan reaksi politik dari Washington sangat membingungkan.

Kegusarana Presiden Moon ini cukup berasalan mengingat perdaimaian di semenanjung Korea akan memberikan manfaat ekonomi politik yang sangat besar begitupun sebaliknya resiko peperangan akan menghacurkan ekonomi Korea Selatan dengan mudah apabila Korea Utara memutuskan untuk melakukan gencatan nuklir.

Akan tetapi untuk sementara ada angin sengar terutama untuk negara-negara di Asia Pasifik yaitu Menteri Sekertaris Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo baru saja bertemu dengan perwakilan negara Korea Utara Jenderal Kim Yong Chol di New York selama dua hari.

Kim Yong Chol sendiri adalah orang kepercayaan Kim Jong Un dan sudah menjadi loyalis keluarga Kim sejak masa pemerintahan Kim Jong-il.

Sementara itu, Presiden Trump juga sedang menunggu surat resmi dari Kim Jong Un yang berisi proses diplomasi dikedua belah pihak. Meskipun dari pertemuan Pompoe dengan Kim Yong Chol belum bisa dipastikan bahwa pertemuan itu akan tetap berlansung mengingat uletnya negosiasi antara kedua belah pihak.

Politik Di belakang Tirai

Ada banyak serangkaian pertemuan politik yang berlansung yang turut memberikan pemaknaan politik yang berbeda mengenai banyaknya kepentingan politik yang dipertaruhkan di semenanjung Korea. Kim sendiri tercatat bertemu dua kali dengan Presiden China Xi jinping, dan juga bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In.

Diwaktu yang bersamaan ketika Mike Pompeo bertemu dengan Kim Yong Chol di New York, Presiden Korea Utara Kim Jong Un juga menerima kunjungan diplomatik dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov di Pyongyang.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyakinkan Presiden Kim agar tetap melaksanakan pertemuan dengan Amerika Serikat di Singapur untuk sanksi terhadap Korea Utara diangkat, mengingat tidak ada satupun negara yang berani melakukan transaksi perdagangan dengan Korea Utara karena sanksi ekonomi dari PBB dan Amerik Serikat.

Sergey Lavrov mengemukakan keinginan Rusia untuk menjalin kerjasama pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Korea Utara dan Rusia, akan tetapi kerjasama itu hanya bisa berlansung bila sanksi ekonomi tersebut dicabut. Lebih lanjut Sergey juga mengundang Kim Joon Un ke Moscow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Peluang dan Ancaman Ekonomi

Terlepas dari semua pertemuan tersebut ada hal yang pasti bahwa terbukanya ekonomi-politik Korea Utara akan memberikan lapak baru bagi pengembangan usaha di Semenangjung Korea. Baik itu buat China, Rusia, Korea Selatan, USA dan Jepang.

Pengembangan usaha dan Industri dengan jaminan oleh pemerintahan Kim Jong Un akan membuat industri padat karya dinegara tersebut akan berkembang karena selama ini pasar dunia sudah mengalami transformasi dimana di kawasan Asia Pasifik sendiri sudah kekurangan buruh murah sehingga menyebabkan banyaknya relokasi pabrik di negara-negara Afrika, Asia Tenggara termasuk Vietnam, Indonesia dan Phillipines serta Bangladesh di Asia Selatan.

Selama ini banyak perusahaan China yang menggunakan jasa buruh dari Korea Utara untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik di China, karena mereka lebih rajin, tekun dan murah disbanding buruh lokal. Sehingga apabila pasar buruh Korea Utara terbuka, maka industri padat karya kemungkinan besar akan direlokasi ke Korea Utara.

Ini akan menguntungkan negara-negara tengga termasuk Korea Selatan yang selama ini terkenal dengan biaya buruhnya yang sangat mahal, sehingga industri garmen Korea Utara pada awalnya banyak beroperasi dinegara Asia Tenggara termasuk Indonesia, akan tetapi Industri garmen Korea di Indonesia banyak merekolasi pabriknya ke Vietname dan Bangladesh karena biaya buruh Indonesia yang sudah sangat tinggi hampir 100% lebih mahal dari Vietnam.

Oleh karena itu terbukanya pasar Korea Utara akan memberikan kesempatan dan keuntungan ekonomi untuk industri Korea Selatan dengan merelokasi pabriknya ke Korea Utara mengingat tujuan ekspor mereka banyak untuk pasar Amerika, sehingga ongkos logistikpun bisa ditekan. Akan tetapi ini juga bisa membuat industri padat karya angkat kaki secara berjamaah dari Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Dilain sisi Korea Utara dapat mendapat keuntungan ekonomi dari masuknya investasi asing sehingga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan pajak negara. Akan tetapi semua itu tergantung dari kemauan politik dari Korea Utara untuk membuka dialog politik dengan dunia serta tetap melaksanakan pertemuan diplomasi dengan Trump di Singapur di 12 Juni mendatang. Dengan begitu Korea Utara bisa menghindarkan negaranya dari ancaman kelaparan yang setiap tahun menjadi mimpi buruk bagi negara tersebut.