Politik Penyangkalan di Indonesia

Ilustrasi Foto: i.pinimg.com

Kebijakan ekonomi politik di Indonesia sangat identik dengan politik penyangkalan (pintar-pintar ngeles). Politik penyangkalan disini mengacu pada penyangkalan akan pokok permasalahan atau menolak untuk menghadapi (menerima) kenyataan dan mengingkari segala tuduhan yang memiliki dampak politik jangka pendek, sehingga menafikkan dampak jangka panjang.

Politik penyangkalan bukan sesuatu yang baru, banyak negara-negara di dunia yang juga kerap terjebak dalam kondisi politik seperti ini, seperti misalnya sikap penyangkalan yang di lakukan oleh pemerintah Afrika Selatan ketika menghadapi masalah epidemik AIDS ditahun 1982.

Pada tahun 1990, Afrika selatan dibawah pemerintahan Thabo Mvuyelwa Mbeki, menolak untuk melakukan penelitian secara medis serta menolak bukti medis berupa virus yang menjadi hambatan untuk memberikan pengobatan pada penderita AIDS yang menyebabkan kematian 300,000 warga negara Afsel. Angka ini terus naik dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2013, hampir 28% dari siswa perempuan yang masih duduk dibangku sekolah positif mengidap HIV dan hanya berselang 3 tahun setelah itu, 7.8 juta orang terinfeksi penyakit AIDS.

Keengganan pemerintah Afrika Selatan untuk menghadapi dan mengatasi masalah tersebut dengan menganggap bahwa masalah tersebut tidak ada dalam masyarakat, telah menyebabkan kematian jutaan warga negara Afrika Selatan.

Kepribadian dan Perilaku Politik

Dalam buku Michael Milburn dan Sheree Conrad yang berjudul The Politics of Denial, mereka menjelaskan bahwa politik penyangkalan ini tidak lepas dari kepribadian dan budaya yang membentuk ciri khas serta perilaku politik dinegara tersebut.

Teori ini mirip dengan pendapat Stanley Cohen, dalam bukunya States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering yang juga berpendapat bahwa nilai-nilai moral membentuk relativitas budaya yang tercermin pada perilaku politik.

Teori-teori ini banyak dijadikan sebagai landasan para akademisi dunia untuk melihat bagaimana pola kebijakan politik suata negara ketika menghadapi suatu permasalahan.

Yang menarik dari pendapat Cohen adalah, orang yang menghadapi masalah dengan menyangkal akan membentuk perilaku (behavioural/attitude) mereka, sehingga, ketika dia membuat keputusan maka alam bawah sadarnyalah yang akan memberikan reaksi lebih cepat, ini juga biasa dikenal dengan cognitive psychology.

Terdapat tiga jenis penyangkalan menurut teori Stanley Cohen yaitu: penyangkalan secara harfiah (literal denial), Penyangkalan interpretatif (interpretative denial), dan penyangkalan implikatif (implicatory denial).

Pengerian literal denial mangacu pada penyangkalan pada data, ilmu dan fakta yang sudah jelas-jelas ada buktinya.

Contohnya adalah meningkatnya angka kemiskinan. Atau dalam kasus terorisme kemarin adalah menyangkal pelaku beragama Islam. Padahal faktualnya secara administratif mereka berindetitas (beragama Islam), menyembah Tuhan yang sama, beribadah ditempat ibadah orang Islam, dan capaian ideologi politiknya juga adalah mendirikan negara Islam.

Kalau kita mau mengkaji apakah aksinya tidak mencerminkan ajaran orang Islam maka secara tidak lansung pelaku bukanlah orang Islam maka ini masuk pada interpretative denial.

Akibatnya adalah kalau pemerintah menafikkan fakta bahwa ada perkembangan ajaran radikal diantara warga negara (komunitas yang beragama Islam) di Indonesia, ini akan membawa kita ke tahap penyangkalan implikatif.

Yang di maksud dengan penyangkalan implikatif adalah: sudah tidak ada lagi usaha untuk menyangkal fakta atau menginterpretasi akar permasalahan sesungguhnya karena sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan. Contoh paling nyata adalah kelaparan yang membawa kematian di Bosnia, pemerkosaan massal di Bosnia dan India, kematian penderita AIDS di negara-negara Afrika, dan korban perang di Iran, Afganistan dan Suriah.

Eskalasi dari dampak masalah yang sudah begitu nyata terpampang jelas didepan mata sudah tidak bisa ditutupi. Dan untuk mencapai ke tahap harus melewati phase penyangkalan literal dan penyangkalan interpretative.

Kasus Terorisme dan Ekonomi

Di Indonesia, kasus penyangkalan yang paling sering terjadi adalah penyangkalan interpretative, hampir pemimpin (Presiden) sangat identik dengan pola kebijakan ini. Dalam bahasa gaulnya dikenal dengan ‘politik pintar-pinta ngeles’.

Dalam bidang ekonomi, ibarat kata kondisi ekonomi Indonesia seperti rumah yang sudah tua yang tiangnya sudah harusnya diganti akan tetapi pemilik rumah beralasan catnya masih baru dan kalaupun ada retak pada dinding itu karena tetangga yang suka mengedor dinding kita.

Ini misip kondisinya ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah, atau ketika Rupiah sedang jatuh, alasan utama yang akan di kemukakan pemerintah adalah adanya distorsi pasar luar negeri yang dipicu oleh melambatnya ekonomi dunia dan rencana naiknya suku bunga acuan Bank Central Amerika, yang menyebabkan dana asing kabur ke luar negeri.

Sebagian dari alasan ini benar tapi itu bukan penyebab utama pelemahan tersebut melainkan kurangnya ekspor barang yang memiliki nilai tambah, yang disebabkan tidak adanya perkembangan industri modern dan innovasi dalam negeri, sehingga pengeluaran lebih besar dari pendapatan.

Maka yang diakukan oleh pemerintah hanya ada 2: menaikkan suku bunga yang dampaknya akan membuat orang sukar untuk membuka usaha, bisnis mandek, harga barang-barang naik. Atau membiarkan ini terjadi, dampaknya anda akan rasakan barang-barang impor (elektronik dan hampir semua barang yang memiliki nilai tambah) naik dipasaran.

Pemerintah tidak pernah mau mengakui akar permasalahan sebenarnya, karena dipicu faktor politis. Dalam bahasa kerennya ini disebut rente politik, dimana pemerintah takut kebijakan yang diambilkanya akan berdampak pada implikasi politik (tidak disukai oleh pemilih) bukan pada perbaikan kondisi real ekonomi jangka panjang.

Hal ini sama saja ketika pemerintah mengatasi masalah terorisme di Indonesia, dengan menghindari akar permasalahan yang sebenarnya. Sudah banyak di dengungkan oleh banyak orang bahwa memang ajaran yang radikal tapi dibungkus dengan sangat rapi jadi tidak tampak radika itu benar-benar ada dalam masyarakat.

Anda yang lahir ditahun 80an dan besar ditahun 90 an akan sangat bisa merasakan bagaimana Islam di Indonesia mengalami perubahan sangat signifikan di tahun 2000an.

Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah buah pengkultusan ajaran radikal yang sudah disematkan bertahun-tahun. Karena merubah ideologi seseoran tidak bisa hanya dengan sehari-semalam tapi butuh waktu bertahun-tahun.

Kalau kita dan pemerintah negara ini, enggan untuk mengindetifikasi dan mengakui permasalahan sesungguhnya, maka saya sangat yakin ada harga yang sangat mahal yang harus kita bayar oleh anak-cucu kita dimasa depan.