Menepis Aroma Mistis Melalui KKN Tematik Infrastruktur

Kisah KKN sedang naik daun melalui tayangan layar lebar. Namun sejatinya, KKN tak hanya menghadirkan aroma mistis seperti kisah Widya dan Nur.

Kuliah Kerja Nyata atau kerap disingkat KKN digagas pada tahun 1971, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Pengabdian ini merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi selain unsur penelitian dan pendidikan.

Prinsip dasar KKN adalah pemberdayaan. Masyarakat dibimbing untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya untuk mengatasi ketidak berdayaan-nya. Salah satu kisah inspiratif KKN datang dari Kasim, mahasiswa IPB yang akhirnya melebur bersama masyarakat di Pulau Seram Maluku. Sejatinya KKN memang tak hanya sebagai pelengkap kelulusan semata, melainkan sebagai bentuk sumbangsih pada masyarakat.

Ilustrasi Peta Sosial Desa Salenrang Maros Dalam Program Pamsimas. Foto: pamsimas.pu.go.id/Widyastuti Setyaningsih

Apa Yang Dimaksud KKN Tematik

Lama pelaksanaan KKN bervariasi antara 1 sampai dua bulan. Waktu KKN ini kerap kali menghadirkan kisah kasih nyata. Eits, jangan salah bukan kisah kasmaran semata. Bentuk “kasih” ini berupa program dan kegiatan untuk masyarakat. Jenisnya berbeda – beda tiap perguruan tinggi dan tiap disiplin ilmu.

Salah satu program unggulan adalah program KKN tematik, yang bertujuan memberikan solusi permasalahan masyarakat dengan tema tertentu. Tema KKN yang diangkat merupakan isu krusial yang membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Pada 2020 Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi menyampaikan 3 program KKN tematik, yang disesuaikan dengan kondisi pandemi dan pembelajaran jarak jauh. Tema tersebut antara lain KKN tematik Covid-19 daring, KKN tematik Covid-19 luring, serta KKN tematik literasi dan numerasi (secara daring dan luring).

Sebagai bentuk pembangunan yang tepat sasaran, perguruan tinggi perlu berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait untuk memperkaya muatan program KKN. Salah satu bentuk kolaborasi peningkatan infrastruktur diinisiasi melalui program KKN tematik infrastruktur. Program ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara Kementerian, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, swasta serta masyarakat.

Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui KKN Tematik

Pelaksanaan KKN tematik infrastruktur berbasis masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem secara global didefinisikan sebagai proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,90 USD. Menurut Poverty and Equity Brief East Asia and Pasific (2019) nominal ini jika dikonversi menjadi Rp 10.195,6 per kapita per hari.

Menurut BPS, baseline kemiskinan ekstrem pada 2021 sebesar 4% dari penduduk Indonesia. Jumlahnya cukup mencengangkan, sekitar 10,86 juta jiwa mengeluarkan kurang dari Rp 11.000 untuk keperluan hariannya.

Ilustrasi Kemiskinan Ekstrem dan Buruknya Sanitasi Masyarakat. Foto: Unsplash.com/Jordan Opel

Pola sebaran kemiskinan ekstrem hampir merata di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua. Sebaran acak ada di sebagian Sumatera, Sulawesi, serta bagian kecil Kalimantan. Dilansir Kominfo, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, persoalan nya pun sangat pelik dan kompleks.

Secara umum, kondisi rumah tangga masyarakat miskin ekstrem tidak memenuhi persyaratan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan rumah layak huni. Karakteristiknya dikutip dari Kementerian PUPR (2022) sebanyak 15, 86% tidak memiliki rumah; 5,35% tidak memiliki akses listrik; 14,33% rumah-nya masih berlantai tanah, 21,84% tidak memiliki toilet dan 37,16% tidak memiliki akses air bersih. Rendahnya tingkat akses terhadap air minum dan sanitasi dasar ini akan membawa persoalan baru seperti stunting, gizi buruk dan persoalan kesehatan.

Upaya penghapusan angka kemiskinan ekstrem cukup berat apabila hanya mengandalkan pola konvensional. Perlu kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk saling mengisi. Program KKN dibuat komprehensif, efektif, dan kolaboratif untuk menangani persoalan infrastruktur dasar. KKN dirasa cukup efektif sebagai katalis pemberdayaan masyarakat terutama dalam penyediaan akses air minum, sanitasi dan hunian yang layak.

Tahapan Pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur

Setidaknya ada 3 tahapan besar kegiatan KKN tematik infrastruktur. Pertama adalah identifikasi masalah dan potensi yang ada di lapangan. Identifikasi masalah dilakukan dengan kaidah akademis yang dipadukan dengan kondisi karakteristik unik lokus KKN.

Kedua, membangun kesadaran masyarakat terutama sektor air minum dan sanitasi dasar. Masyarakat perlu dibuka matanya tentang pentingnya pelaksanaan Pola Hidup bersih dan Sehat (PHBS). PHBS akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir penyakit. Masyarakat yang telah mampu melaksanakan PHBS secara individu, akan berpeluang menularkan ke komunitas yang lebih besar. Hal ini tentunya bermanfaat memberikan dampak sosial multiplier effect yang sangat besar.

Tahapan terakhir adalah melaksanakan pendampingan. Tahapan ini terdiri atas penyusunan proposal usulan pembangunan infrastruktur, perencanaan teknis dan pembiayaan, pelaksanaan konstruksi serta pengelolaan dan kelembagaan infrastruktur yang telah terbangun. Tentu saja pendampingan tak akan semulus yang ada di perencanaan. Ada beragam unsur seperti pendekatan sosial, budaya, kultur yang perlu disisipkan saat pendampingan.

Setelahnya, KKN dapat menjadi input dalam penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Harapannya dalam jangka pendek masyarakat miskin mendapatkan akses infrastruktur dasar yang layak. Dengan keterlibatan masyarakat dari awal perencanaan, akan muncul rasa ikut memiliki dan menjaga. Setelahnya tentu saja peran masyarakat untuk merawat dan mengoperasikan infrastruktur tersebut akan lebih mudah.

Manfaat KKN Tematik Infrastruktur

KKN tak hanya kuliah kerja nyantai di desa bagi mahasiswa. Momen ini merupakan kesempatan mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat. Selain itu peserta bisa mendapatkan pengalaman pemberdayaan masyarakat untuk infrastruktur permukiman. Dengan bekal ilmu kecipta karya-an yang didapatkan, mahasiswa juga memiliki potensi untuk menjadi tenaga muda untuk fasilitator program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Bangunan Menara Air Sebagai Bagian dari Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Kabupaten Maros. Foto: pamsimas.pu.go.id/Widyastuti Setyaningsih

Selaras dengan tujuan “membumikan” program infrastruktur, Kementerian PUPR diuntungkan dengan KKN tematik ini. Salah satunya adalah tersedianya data riil lapangan untuk prioritas kebijakan pembangunan IBM. Data kondisi dapat dijadikan “daftar belanja” nyata untuk prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.

Hal yang sama dapat dirasakan oleh insan akademisi, sesuai dengan prinsip tri dharma. Manfaat nyata adalah aktualisasi pengabdian masyarakat serta implementasi teknologi tepat guna yang bermanfaat.

Program yang telah dimulai sejak 2014 ini tantangannya lebih “horor” dari KKN biasa. Aral yang mengintai adalah bagaimana membuat program Pemerintah tepat sasaran. Program tak hanya disusun dari balik meja gedung yang nyaman. Namun program disusun sebagai jawaban atas permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Ke depan, cita – citanya tak ada lagi lubang kosong dalam jigsaw puzzle perencanaan program infrastruktur.