Kebijakan Publik Partisipatif Dalam Kemudahan Pembangunan Indonesia

Ilustrasi Kebijakan Publik Partisipatif Dalam Kemudahan Pembangunan Indonesia Foto: Dok.Shutterstock

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan oleh suatu lembaga negara atau pejabat pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan publik baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mewujudkan ketertiban dan kebaikan masyarakat luas serta guna keberhasilan dalam pembangunan. Jika kebijakan publik sudah baik, kualitas hidup masyarakat juga akan baik sehingga kebijakan publik salah satu aspek penting yang ada dalam praktek kehidupan bernegara.

Kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan tiga hal yaitu pertama berlandaskan analisis dan bukti sehingga kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok yang termarjinalkan, kedua dirancang sesuai dengan kapasitas operasional sehingga akan benar-benar bisa di laksanakan bukan cuma bagus diatas kertas tetapi tidak realistis, dan yang ketiga mendapatkan dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan salah satunya melalui proses yang partisipatif.

Akan tetapi berbagai kebijakan publik di Indonesia masih belum memenuhi tiga faktor diatas, karena kebijakan Indonesia masih kurang berorientasi pada dampak misalnya terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hal ini karena jumlah praktisi kebijakan publik yang terlatih secara teknis dan strategis masih terbatas ditambah adanya kesejangan infrastruktur antar daerah, demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif karena di Indonesia pengambilan keputusan baik legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat tergantung pada peran negara dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi sehingga tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal. Dengan demikian, semua elemen partisipasi sangat berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dilahirkan, sehingga sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi masyarakat secara eksplisit menunjukkan bahwa masyarakat sebagai aktor utama pemerintahan. Pembangunan tidak hanya membutuhkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga strategi yang tepat untuk membuatnya lebih efisien dan efektif secara finansial. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan di mana peran pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua belah pihak dapat bekerja secara optimal dan sinergis.

Kebijakan publik partisipatif adalah kesepakatan tentang pola tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, kebijakan publik partisipatif dapat dibangun ketika pemerintah dan masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja menciptakan sistem yang jelas, visioner, dan aman untuk diterapkan. Tanpa kemampuan itu, kebijakan publik yang dilahirkan akan berdampak fatal karena manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan efektifitas kebijakan publik menegaskan perlunya diupayakan kebijakan publik yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang Top Down namun akan menerapkan sistem Bottom Up di mana usulan yang berasal dari masyarakat akan sebagai masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.