ASEAN Smart City Network: Peran Paradiplomasi Menuju Urbanisasi Berkelanjutan

ASCN Annual Meeting 2020 in Vietnam. Source: moc.gov.vn

Dimulai sejak pertengahan abad ke-20, negara-negara di ASEAN terus mengalami laju urbanisasi yang pesat. Kawasan ini diprediksi akan menambah sekitar 200 kota baru dan 205 juta penduduk urban sehingga menjadi hot spot dari proses urbanisasi pada tahun 2050 mendatang (Ramaswami et al., 2018). Proses urbanisasi berkelindan positif dengan pertumbuhan ekonomi agregat di kawasan. Menurut Dahiya (2016), pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertambahan populasi urban di ASEAN didukung oleh tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi.

Kendati demikian, proses urbanisasi juga menjerumuskan negara-negara ASEAN ke dalam isu sosial dan lingkungan. Proses urbanisasi memicu ketimpangan dan kemiskinan urban serta menciptakan informalitas pekerjaan dan pemukiman (Dahiya, 2016). Populasi urban dengan tingkat konsumsi yang tinggi saling bersaing untuk mengakses sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, kelompok masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapat air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah tinggal, pekerjaan layak, dan layanan sosial lainnya. Selain itu, urbanisasi juga meningkatkan degradasi lingkungan akibat limbah air dan tanah, jejak karbon yang tinggi, serta manajemen sampah yang buruk. Urbanisasi pun terkait erat dengan isu tata ruang kota, masalah lalu lintas, dan kriminalitas.

Maka dari itu, negara-negara ASEAN berupaya untuk menyusun strategi bersama demi mewujudkan pembangunan urban yang lebih baik. Di antara strategi yang dimaksud adalah ASEAN Smart City Network (ASCN) yang dibentuk saat KTT ASEAN ke-32 tahun 2018 di bawah presidensi Singapura. ASCN menjadi sarana bagi kota-kota di ASEAN untuk bekerja sama mencapai kota yang cerdas dan berkelanjutan. ASCN memfasilitasi kerjasama antarkota di antarnegara, mengkatalisasi pelaksanaan proyek-proyek, serta mengamankan pendanaan dan dukungan dari mitra eksternal ASEAN. Selanjutnya, ASCN juga disinergikan dengan ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) di bawah inisiatif Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025.

Kerangka kerja ASCN memiliki enam bidang prioritas, yaitu sipil dan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan, industri dan inovasi, pembangunan infrastruktur, serta kualitas lingkungan. Bidang-bidang ini ditopang oleh aplikasi dan infrastruktur digital serta kemitraan dan pendanaan. Sejauh ini, terdapat 26 kota percontohan yang memiliki prioritas proyek masing-masing. Melalui ASCN, ambisi untuk mewujudkan urbanisasi yang cerdas dan berkelanjutan serta saling terintegrasi diharapkan dapat tercapai.

Paradiplomasi di bawah ASEAN Smart City Network (ASCN)

Penyusunan serta implementasi ASCN di ASEAN memfasilitasi aktivitas “parallel diplomacy” atau paradiplomasi. Secara umum, paradiplomasi merujuk pada diplomasi internasional yang dilakukan oleh aktor subnasional atau unit-unit konstituen negara, termasuk pemerintah kota (Wu, 2020). Tren paradiplomasi didorong dengan kesadaran bahwa diplomasi yang hanya dilaksanakan oleh negara (pemerintah pusat) tidak lagi cukup untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Seiring dengan meningkatnya presensi dan peran penting kota dalam studi Hubungan Internasional, relevansi diplomasi kota menjadi semakin signifikan. Pemerintah kota dapat melibatkan diri, bahkan mempengaruhi hubungan internasional untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang spesifik.

ASCN berperan sebagai “city network” yang melembagakan diplomasi kota ASEAN dengan pihak eksternal, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Jejaring kota ini dikarakteristikan dengan adanya pola komunikasi, pembuatan kebijakan, serta proses pertukaran yang timbal balik dan mapan sehingga kota-kota dapat bertindak sebagai sebuah kelompok menuju tujuan bersama (Acuto, et al., 2017). Dengan landasan bersama yang diciptakan melalui ASCN, kerjasama antarkota menjadi lebih efektif dan efisien.

ASCN mempertemukan pemerintah kota di ASEAN dengan sektor swasta dan pihak eksternal untuk melakukan proyek yang spesifik. Misalnya, ASCN mewadahi paradiplomasi Kota Banyuwangi (Indonesia) dengan John Wiley & Sons, Inc. untuk mengembangkan kapasitas e-learning dan literasi digital. Kemitraan ini diawali dengan penandatangan Letter of Intent (LoI) saat pertemuan perdana ASCN di Singapura tahun 2018. Contoh lain adalah proyek terintegrasi antara Kota Amata Chonburi (Thailand) dan Yokohama Urban Solutions Alliance dari Jepang untuk membangun jaringan listrik di Chonburi. Sementara itu, Phnom Penh (Kamboja), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Phuket (Thailand), dan Johor Bahru (Malaysia) masing-masing bermitra dengan kota-kota di negara bagian di AS untuk mengembangkan solusi transportasi cerdas.

Berbagai proyek tersebut membuktikan bahwa ASCN telah membuka kesempatan bagi diskusi kolaboratif atas masalah urbanisasi global dengan pendekatan yang lebih spesifik dengan realitas lokal.

Paradiplomasi dan Revitalisasi Integrasi Regional ASEAN

Intensifikasi peran kota melalui paradiplomasi yang dilembagakan oleh ASCN berpotensi memperdalam integrasi regional di ASEAN. Potensi ini didasarkan pada dua hal. Pertama, implementasi ASCN meningkatkan komunikasi dan saling ketergantungan. ASCN melibatkan aktivitas pengembangan kapasitas, transfer IPTEK dan sumber daya, serta pertukaran ide dan pengalaman di tingkat kota-ke-kota. Hal ini menciptakan bentuk saling ketergantungan dan ruang diskusi yang baru untuk menguatkan kerja sama regional.

Kedua, ASCN telah disinergikan dengan agenda MPAC 2025 yang berorientasi pada konektivitas dan integrasi regional. Konektivitas antarkota memberdayakan tiga pilar kerja sama ASEAN, yaitu pilar ekonomi, politik-keamanan, dan sosial-budaya sehingga meningkatkan konektivitas people-to-people secara keseluruhan (Wardhani & Dugis, 2018). Lebih lanjut, ASCN adalah gerbang untuk mengurangi pendekatan elitis dan meningkatkan partisipasi lokal sebagai salah satu syarat mutlak bagi pendalaman regionalisasi ASEAN. Dengan dua alasan inilah, ASCN berperan memperdalam integrasi kawasan.

Kesimpulan

ASCN melembagakan paradiplomasi kota-kota di ASEAN dengan sektor swasta dan pihak eksternal untuk mencapai urbanisasi yang cerdas dan berkelanjutan. Seiring waktu, paradiplomasi menjadi sarana yang semakin penting bagi kota untuk mengatasi isu-isu (urbanisasi) global dengan pendekatan yang lebih lokal agar solusi yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. Paradiplomasi melalui ASCN juga mendorong kota-kota untuk saling berkomunikasi dan terhubung satu sama lain sehingga memperdalam integrasi regional ASEAN.

REFERENSI

Acuto, M., Morissette, M., & Tsouros, A. (2016). City Diplomacy: Towards More Strategic Networking? Learning with WHO Healthy Cities. Global Policy, 8(1), pp. 14-21. DOI: 10.1111/1758-5899.12382.

Dahiya, B. (2016). ASEAN Economic Integration and Sustainable Urbanization. Journal of Urban Culture Research, 13 (1), 8-14. DOI: 10.14456/jucr.2016.10.

Ramaswami, A., Tabory, S., McFarlane, A., & Pelton, R. (2018). Sustainable Urban Infrastructure Transitions in the ASEAN Region: A Resource Perspective. United Nations Environment Programme.

Wardhani, B., & Dugis, V. (2018). Enhancing Intercity Relation among Secondary Cities in ASEAN. Proceedings of Airlangga Conference on International Relations (ACIR 2018), 397-403. DOI: 10.5220/0010277803970403.

Wu, D. (2020). City Diplomacy, Multilateral Networks and the Role of Southeast Asia. Global Strategis, 14 (1), 17-30. https://doi.org/10.20473/jgs.14.1.2020.17-30.