Diskriminasi dan Permasalahan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Ilustrasi konten diskriminasi pelayanan kesehatan. Dokumentasi Pribadi

Kemiskinan adalah kondisi ketika suatu kelompok atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemiskinan juga mengakibatkan suatu kelompok atau individu tidak dapat mengakses kesehatan yang layak seperti kebutuhan akan produk farmasi, obat-obatan, maupun pelayanan kesehatan jika mereka sakit. Kesehatan merupakan hal yang esensial karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Negara bisa kacau jika pelayanan kesehatan buruk karena akan merembet ke berbagai aspek lainnya.

Penyakit dan kemiskinan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Pelayanan kesehatan yang buruk akan membuat suatu kelompok maupun individu tidak dapat menjalankan kegiatan atau tanggung jawabnya seperti mencari nafkah sehingga dapat membuat angka kemiskinan meningkat. Jika kemiskinan meningkat, maka kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan yang tinggi juga membuat kelompok masyarakat bawah rentan mengalami tindakan diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Diskriminasi adalah suatu tindakan yang memperlakukan individu maupun kelompok secara tidak adil atau adanya perbedaan perlakuan antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi diskriminasi merupakan suatu tindakan ketidakadilan. Diskriminasi merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini terjadi karena manusia memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan satu dengan lainnya.

Bentuk diskriminasi dan permasalahan dalam pelayanan kesehatan

Berdasarkan pengalaman pribadi, penulis menemukan adanya praktik diskriminasi dalam bidang kesehatan. Di mana masyarakat bawah sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena biaya yang tinggi. Di Indonesia pemerintah memiliki program jaminan kesehatan untuk masyarakat kelas bawah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana sebagian masyarakat mendapatkannya secara gratis dan sebagiannya lagi harus membayar tiap bulannya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Namun, pada kenyataanya pelayanan kesehatan dari program pemerintah tersebut tidak bisa dikatakan baik. Berbeda dengan masyarakat atas, pelayanan kesehatan yang didapat akan lebih baik daripada masyarakat peserta BPJS.

Kemudian dalam obat-obatan terdapat pembatasan stok, perbedaan dosis, dan kualitas obat yang diberikan kepada pasien BPJS. Namun, bila masyarakat tidak menggunakan BPJS pasien bebas memilih obat berkualitas tinggi dan stok obat untuk pasien non-BPJS selalu tersedia dan tidak ada pembatasan. Padahal obat-obatan merupakan hal penting karena berdampak pada kesembuhan pasien. Dari adanya hal tersebut membuat banyak pasien peserta BPJS yang mengeluh mengenai obat yang tidak membuatnya cepat sembuh.

Pasien peserta BPJS juga mengeluhkan perbedaan sikap dan pelayanan dari petugas kesehatan. Sikap yang tidak mengenakan itu seperti sikap yang hirau kepada pasien peserta BPJS. Padahal sikap yang dingin dan tingkat kepedulian yang rendah terhadap pasien juga bisa berdampak pada proses penyembuhan pasien dari penyakitnya. Dalam hal pelayanan, peserta BPJS mendapatkan penanganan yang lambat dan prosedur yang berbelit-belit. Pelayanan yang dibedakan itu dibuktikan dengan adanya loket khusus bagi pasien peserta BPJS.

Pasien peserta BPJS juga dibuat rumit dengan berbagai tipe kelas rumah sakit yang disesuaikan dengan kelas fasilitas kesehatan yang mereka ambil. Belum lagi banyak peserta BPJS yang menunggak pembayaran dalam beberapa bulan, maka keanggotaannya dinonaktifkan sehingga mereka tidak dapat menggunakannya jika mereka jatuh sakit. Jika ingin menggunakannya lagi, maka masyarakat harus mengurusnya terlebih dahulu dengan segala persyaratan yang rumit meski dalam keadaan sekarat sekalipun. Dari hal tersebut banyak peserta BPJS yang merasa sia-sia telah mengeluarkan uang untuk iuran namun mendapatkan pelayanan yang buruk (Utari et al., 2020).

Tidak hanya itu, Indonesia juga masih memiliki masalah lain seperti belum meratanya alat kesehatan yang berkualitas. Rumah sakit di daerah yang jauh dari pusat kota alat kesehatan banyak yang belum lengkap. Hal tersebut bisa menjadi fatal karena bila ada masyarakat yang sakit dan harus ditangani dengan alat kesehatan tertentu, maka pasien bisa saja tidak dapat tertolong. Belum lagi masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan baik itu Dokter, Perawat, Apoteker, dan Bidan.

Kesimpulan dan Saran

Dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan kesehatan di Indonesia sangatlah kompleks. Penulis menyarankan agar di masa depan BPJS dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan pasien, memperhatikan stok obat-obatan untuk pasien BPJS karena menyangkut kesembuhan pasien, dan menyederhanakan prosedur yang sebelumnya rumit. Untuk petugas yang sikapnya kurang baik dalam melayani pasien harus diberikan teguran agar bisa melayani pasien sebagaimana mestinya tanpa membedakan pasien itu peserta BPJS atau bukan. Dengan begitu harapannya diskriminasi dan masalah kesehatan yang terjadi dapat teratasi dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Referensi

Huraerah, A. (2020). Aksesibilitas Masyarakat Miskin Pada Pelayanan Kesehatan.

Indrayathi, P. A. & Noviyani, R. (2017). Equity Dalam Pelayanan Kesehatan. Denpasar

Listiya, P. (2022). Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Berpenghasilan Rendah.