AKI KPK

Pegawai KPK 2005-2021 dan Pemerhati Kebijakan Publik
Konten dari Pengguna
25 November 2021 20:22
·
waktu baca 5 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Faisal Djabbar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
AKI KPK (31200)
searchPerbesar
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Shutter Stock
Hari itu, Rabu (17/08/2016). KPK mengadakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembina upacara adalah Ketua KPK periode 2015–2019 Agus Rahardjo. Komisioner KPK lainnya, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang, berbaris-berbaur bersama para pejabat struktural KPK.
ADVERTISEMENT
Satu komisioner, Laode Muhammad Syarif, tak sempat hadir. Beliau waktu itu sedang mengikuti perhelatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption Summit, di Kota Lima, Peru. Forum ini amat penting bagi KPK dan strategi pemberantasan korupsi di masa depan.
Sebagian besar pegawai KPK hadir mengikuti upacara. Acara dimulai tepat pukul 07.00 WIB. Upacara bertempat di depan gedung baru KPK, gedung Merah Putih.
Ketua KPK, sebagai pembina upacara, menyampaikan pidato sambutan. Dalam orasinya, Ketua KPK mengajak semua insan KPK untuk meningkatkan kapasitas kerjanya. Caranya, kata Agus, adalah dengan menjalankan tiga ragam perilaku.
Tiga ragam perilaku tersebut, berturut-turut, adalah akselerasi, kreativitas, dan inovasi. Supaya gampang kita singkat saja dengan akronim AKI.
Ajakan Agus saat itu patut diapresiasi. Hal ini karena sebuah organisasi seperti KPK, yang telah menunjukkan banyak prestasi dan sedang berada di puncak kinerjanya, dalam perjalanannya ke depan, berdasarkan fakta-fakta empirik atas sejumlah organisasi papan atas, akan cenderung menunjukkan prestasi yang stagnan.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK, pencapaian kinerja KPK selama tujuh tahun terakhir, sejak 2008 hingga 2014, relatif stagnan. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir capaian kinerja KPK terlihat menurun.
Lantas, ketika organisasi stagnan, dia akan bekerja apa adanya tanpa ada keinginan lagi untuk meningkatkan performanya (business as usual). Dalam hal ini, dapatlah disebut sebagai contoh, dua organisasi yang cenderung stagnan justru ketika sedang berada di puncak. Kedua organisasi tersebut adalah Nokia dan Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia, misalnya, pada tahun 1980-an sampai pertengahan 1990-an, benar-benar mengalami mis-manajemen. Garuda Indonesia tumbuh menjadi badan usaha yang tambun, tidak efisien, jumlah pegawai berlebih, budaya kerja yang feodal, dan birokratis.
Garuda Indonesia, waktu itu, dijadikan bak gudang untuk menampung banyak pegawai titipan dan para pensiunan pejabat tinggi negara. Depo penadahan tumpangan tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
Menyadari kekeliruan manajemen tersebut, Garuda Indonesia lalu menjalankan program Seven Quantum Leap 2011–2015, yang salah satunya adalah implementasi prinsip-prinsip Human Capital. Ketika Emirsyah Satar memimpin Garuda Indonesia di 2005, sebagian karyawan Garuda menolaknya.
“Sebagian karyawan tadi khawatir Emir akan membongkar bangunan mapan yang sudah mereka dirikan. Emir jelas akan menggugah zona nyaman yang telah kembali mereka nikmati beberapa waktu belakangan ini. Mereka yang biasanya santai, bakal dipaksa untuk bekerja lebih keras. Emir juga mengidentifikasi bahwa salah satu masalah terbesar Garuda adalah rendahnya tingkat kepercayaan. Karyawan tidak percaya dengan sesama karyawan lainnya. Kepercayaan antara satu unit dengan unit lainnya sangat rendah. Karyawan juga tidak percaya dengan pimpinan dan jajaran manajemennya” (Rhenald Kasali & Emirsyah Satar, From One Dollar to Billion Dollars Company: kisah transformasi di Garuda Indonesia, 2014, hal. 214-215).
ADVERTISEMENT
Namun, realitasnya, mimpi-mimpi Emirsyah Satar masih di awan. Dia belum menyentuh tanah pertiwi. Kinerja Garuda Indonesia, nyatanya, terus menurun.
Kembali pada KPK, apabila tidak ada kesadaran akan tantangan besar yang berpotensi mengancam di masa mendatang, sepertinya sulit bagi KPK untuk mampu mengatasi munculnya bentuk dan sistem koruptif yang lebih canggih nantinya. Oleh karena itu, kerja akseleratif, kreatif, dan inovatif menjadi sangat urgen.
Akselerasi, bagi saya, adalah sebuah aksi menembus-mendobrak tatanan kerja lama yang telah usang. Sebuah akselerasi membutuhkan pemikiran baru yang segar, supaya dapat diperoleh pola-pola kerja yang lebih baik, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Tetapi, untuk itu, diperlukan kreativitas.
Kreativitas, menurut saya, adalah kesanggupan melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Sebuah kreativitas memerlukan cara pandang lain. Kreativitas membutuhkan keberanian keluar dari rutin jalur kerja yang sudah biasa dilakukan. Kreativitas, pada saatnya, akan menghasilkan inovasi.
ADVERTISEMENT
Inovasi, untuk saya, adalah kemampuan menciptakan metode kerja baru, yang berbeda dan lebih baik daripada sebelumnya. Bagi sebuah organisasi, inovasi ialah oksigen yang akan terus-menerus menghidupinya. Ketiadaan inovasi, layaknya kehampaan oksigen, mempercepat kematian suatu organisasi.
Berdasarkan tiga pengertian di atas, menurut saya, tepatlah ajakan Ketua KPK ketika itu kepada seluruh insan KPK untuk meningkatkan kualitas kerja melalui tiga aksi: akselerasi, kreativitas, dan inovasi.
Tiga kata tersebut saling berkait-berkelindan. Akselerasi memerlukan kreativitas, dan kreativitas menghasilkan inovasi. Insan-insan KPK tak boleh membiarkan organisasinya terperangkap dalam memori kesuksesan masa lalu. KPK harus maju ke depan dengan gagasan-gagasan anyar dan kerja-kerja inovatif.
Meskipun begitu, patutlah pula disadari bahwa proses ke arah itu tak gampang. Tekanan dari dalam dan luar KPK masih relatif kukuh menahan gerakan mengembalikan KPK ke rel yang seharusnya.
ADVERTISEMENT
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menurunkan imbauan tadi dalam bentuk yang lebih konkret? Jawabannya, menurut saya, ialah pembenahan pengelolaan Sumber Daya manusia (SDM) KPK.
Mengapa pembenahan manajemen SDM KPK? Bagi saya, tidak akan ada kerja yang akseleratif, kreatif, dan inovatif tanpa kehadiran manusia yang berkinerja baik. Dengan kata lain, tidak akan ada kerja akseleratif, kreatif, dan inovatif di internal KPK tanpa adanya pegawai KPK yang profesional, berani, memiliki budaya disiplin, dan bertata-nilai.
Pada hakikatnya, lima nilai dasar KPK (berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK), yakni Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Keadilan, sudah menyediakan fundamen bagi pembentukan insan KPK yang berkarakter dan berkualitas. Tinggal sekarang bagaimana menurunkan kelima nilai itu ke dalam tata kerja KPK.
ADVERTISEMENT
Kita tahu, organisasi yang sukses adalah organisasi yang bertindak sebagai agen pembawa rahmat bagi masyarakat dan kemanusiaan secara luas. Dia ditandai oleh beberapa faktor: visi yang jauh membentang, misi organisasi yang kuat mengikat, strategi yang padu-serasi, nilai-nilai dasar yang koheren-holistik, falsafah kerja yang ideal-harmonis, perilaku kerja yang konsisten-positif, dan orientasi kerja yang mengarah pada keunggulan insani para pegawainya.
Saya yakin, KPK sedang menuju ke arah sana: menjadi organisasi yang membawa rahmat bagi rakyat Indonesia. Tapi, ada syaratnya: KPK harus terus mengembangkan karakter dan kemampuan profesional pegawainya. Semoga.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020