Lima Alasan Pemerintah China Menutup Bursa Perdagangan Bitcoin

Pemerintah China mengambil langkah tegas soal perdagangan bitcoin di negaranya. Apa saja alasannya?

Dikutip dari bitcoin.com , Senin (18/9) seorang profesor dari Renmin University bernama Yang Dong menjelaskan alasan mengapa pemerintah China melakukan hal tersebut.

Masalah lisensi

Poin pertama adalah soal lisensi. Menurutnya intitusi finansial China harus sangat berhati-hati terkait lisensi bisnis virtual currency macam ini. "Ini adalah bisnis dengan resiko besar," ujarnya. Maka soal lisensi ini harus jelas dahulu aturan mainnya.

Bitcoin Nature

Kedua adalah masalah nature bitcoin itu sendiri. "Mekanisme dari bitcoin itu sendiri masih menjadi kontroversi." Ia pun menjelaskan tidak ada hukum yang bisa dijadikan acuan untuk mengontrol pertumbuhan bitcoin. Ini merupakan sifat alami Bitcoin yang harus dipecahkan.

Money Laundry

Ketiga adalah masalah money laundry. Kita tahu bahwa di China sendiri masih dikuasai oleh mafia bisnis yang cukup rentan menggunakan bitcoin untuk cuci uang. "Dalam bitcoin banyak sekali terdapat transaksi anonim yang sulit sekali dikendalikan."

Issue Market Manipulation & Security

Profesor Yang cukup menyoroti masalah manipulasi market yang bisa dilakukan Bitcoin. Misalkan jika seseorang melakukan deposito 10 Juta USD, dengan fluktuasi harga yang cukup kencang, orang tersebut bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga BTC. Padahal sebenarnya fundamental dari kenaikan harga BTC masih menjadi perdebatan.

Belum lagi masalah security atau keamanan data. Memang benar ini adalah crypto currency dimana semua data di enkripsi. Namun tetap saja menggunakan internet. Artinya jika seseorang bertindak ceroboh, data akses masih bisa dicuri.

Darknet Transaction

Kita sama-sama tahu bahwa bitcoin bisa digunakan sebagai alat transaksi di pasar gelap untuk perdagangan narkoba dan beberapa perdagangan terlarang lain. Transaksi ini akan susah dilacak dalam blockchain. Karena itu issue KYC (Know Your Customer) pun masih menjadi hal yang sangat penjang dicari solusinya. Jelas tidak mungkin menerapkan KYC di sistem Blockchain.

Itu baru China, belum Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemerintah kita bakal berlaku sama? cc: Bu Sri Mulyani