Anies-Sandi ,Luhut BP dan Nasib Reklamasi

Ratusan juta rakyat Indonesia sudah mendengar pidato 5 halaman padat dari Anies Baswedan, gubernur DKI baru. Dalam pidato singkat padat itu termuat visi yang kuat dari Anies untuk membangun Jakarta dengan berbasis (1) untuk Pribumi, (2) memuja Rahmat Allah, (3) berkeadilan sosial, (4) gotong royong, (5) sosialisme atau untuk semua, bukan untuk segelintir orang kaya saja, (6) berkebudayaan dan (7) rakyat sejahtera dan bahagia, (8) pemimpin Jakarta hadir dan memihak rakyat dalam pembangunan.

Pidato Anies ini telah menempatkannya “beyond” Jakarta. Sebab, selain tidak bergaya “power point”, Anies telah memasukkan visi kebangsaan, kedaulatan dan sekaligus keadilan yang menembus batas ibukota. Sebuah visi yang hilang selama rezim Jokowi berkuasa.

Perang Reklamasi

Tantangan terbesar Anies mewujudkan visinya melawan kapitalis dan mengutamakan nasib Pribumi akan terlihat dalam soal Reklamasi teluk Jakarta . Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terkesan cepat dan ligat mamacu pencabutan moratorium Reklamasi sebelum Anies Baswedan berkuasa di Jakarta. LBP sebagai pendukung Ahok pada pilgub lalu, tentu takut tidak mampu bekerja sama dengan Anies. LBP menggertak bahwa Reklamasi akan jalan terus dan Pemda DKI harus ikut kemauan pemerintah pusat.

Pernyataan LBP ini kontan membuat rakyat bingung, serta menimbukan polemik, sebab moratorium Reklamasi ini tadinya justru dilakukan oleh kementerian maritim sendiri, bulan Mei tahun lalu, ketika menterinya seorang idealis, Dr. Rizal Ramli. Ditentang Luhut, Anies akan tetap Hentikan Reklamasi Anies-Sandi dan Reklamasi Meikarta, Reklamasi Caplok Kedaulatan NKRI

Rizal Ramli menghentikan Reklamasi karena dianggap projek ini sudah berjalan jauh tanpa ijin ijin dan studi2 yang menyangkut kepentingan nasional, baik dari sisi lingkungan hidup, kepentingan nelayan, dan target pasar properti yang akan menghadirkan jutaan penduduk baru di Jakarta.

Sejalan dengan Rizal Ramli, rakyat Jakarta sebagai “stakeholder” kota, telah menyatakan keberpihakannya atas penolakan reklamasi, dengan memilih gubernur baru yang anti reklamasi. Selain masalah teknokrasi dan yang menyangkut lingkungan hidup, serta nasib nelayan, yang digugat Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), sebagian tokoh kebangsaan, seperti Sri Bintang Pamungkas (SBP), mempersoalkan rencana jutaan imigran asal RRC akan menduduki wilayah reklamasi tersebut. Ketakutan SBP bersumber dari iklan berbahasa China Mandarin pada marketing property reklamasi dan rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Uraian Selengkapnya Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle